Pemerintah Minta BI Tunda Penerbitan SBI 12 Bulan

Reporter

Editor

Sabtu, 30 Oktober 2010 16:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -- Kementerian Keuangan menyatakan meminta Bank Indonesia menunda rencana penerbitan Sertifikat Bank Indonesia berjangka 12 bulan. Tujuannya, agar pasar SBI 12 bulan tidak berbenturan dengan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang diterbitkan pemerintah yang tenornya juga 12 bulan.

"Pada dasarnya Bank Indonesia bebas untuk menerbitkan SBI 12 bulan, cuma kami perlu koordinasi lagi agar marketnya tidak terjadi crowding out," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto, Sabtu (30/10), di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun, Rahmat mengakui hingga saat ini dia belum mendengar kabar terbaru terkait rencana BI tersebut. menurutnya, berdasarkan pertemuan terakhir dengan Bank Indonesia, sudah ada kesepahaman untuk menunda sementara rencana penerbitan SBI 12 bulan tersebut.

"Pembicaraan terakhir, sekitar 3 bulan lalu, memang mereka akan meng-hold dulu rencana penerbitan SBI 12 bulan. Kita juga masih meminta masukan dari market, supaya tidak market tidak bingung," kata Rahmat.

Sebelumnya, Direktur Riset dan Moneter Bank Indonesia Perry Warjoyo mengatakan Bank Indonesia bersiap menerbitkan SBI bertenor lebih panjang. Selain itu bank sentral juga akan mengatur investor menahan SBI di atas dua bulan. Aturan tersebut diperlukan untuk mengatur agar arus modal masuk tak terlalu tinggi volatilitasnya.

EVANA DEWI

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

3 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

4 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

24 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

35 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

44 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

47 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

51 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

53 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

54 hari lalu

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya