TEMPO Interaktif, Jakarta:BPPN memberikan waktu dua pekan kepada Usman Atmadjaja, pemilik PT Bentala Kartika Abadi (BKA), untuk menyampaikan klarifikasi secara tertulis tentang utang-utangnya. “Klarifikasi itu berisi rencana pembayaran utang-utangnya,” kata Ketua BPPN Syafruddin Temenggung kepada wartawan usai rapat Komite Kebijakan Sektor Keuangan di Gedung Departemen Keuangan, Jakarta, Kamis (29/8). Syafruddin mengatakan pihaknya memberi waktu tiga bulan kepada Usman untuk menyelesaikan sisa kewajibannya. Sesuai dengan perjanjian penyelesaian kewajiban pemegang saham Master Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA), Usman memiliki utang kepada BPPN senilai Rp. 12 triliun. “Utang-utang tersebut sudah jatuh tempo dan terjadi cedera janji,” jelas Ketua BPPN. Usman sendiri, ungkap dia, hingga mendekati jatuh tempo tahun keempat pada November 2002 baru menyetorkan ke BPPN dana sebesar Rp. 980 miliar. Dia mengaku hal ini jauh dari dari yang diharapkan. Karenanya, Kamis ini BPPN melakukan pertemuan dengan bekas pemilik Bank Danamon itu. Pada pertemuan itu, pihak BPPN meminta Usman menyelesaikan kewajibannya secara sekaligus atau bertahap, baik dengan tunai maupun melalui penjualan aset yang likuid. Sebelumnya Usman juga pernah menyerahkan aset milinya senilai Rp. 3 triliun. Tetapi karena ada kekurangan, ia memberikan kaminan pribadi melakui perjanjian MRNIA. “Kalau belum dibayar terus menerus, akan jadi utang kepada negara,” kata Syafruddin. Seperti diketahui, sehari sebelumnya BPPN menyampaikan pernyataan tertulis kepada Usman untuk membicarakan dan mengklarifikasi rekomendasi Tim Bantuan Hukum KKSK dan OC BPPN. Dalam pernyataan tertulis itu kedua lembaga berpendapat Usman cidera janji, antara lain tidak mengambil tindakan agar Bentala melaksanakan penjualan aset-aset yang digadaikan atau aset-aset kelompok perusahaannya. Ketua BPPN mengakui, Kamis pagi sekitar pukul 09.00 WIB, Usman datang sendiri untuk membicarakan masalah itu. (SS Kurniawan – Tempo News Room)