TEMPO Interaktif, Jakarta:BPPN meminta pengucuran dana sebesar Rp. 4,6 triliun kepada Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) untuk biaya merger lima bank. “Usulan ini baru akan kami ajukan,” kata deputi kepala BPPN bidang Bank Restructuring Unit, I Nyoman Sender, kepada pers sebelum rapat Komite Kebijakan di Departemen Keuangan, Jakarta, Kamis (29/8). Sender cukup optimis usulan itu akan disetujui. Ia menambahkan dana tersebut akan diambil dari dana recycle bond (obligasi daur ulang) dan uang yang dimiliki BPPN. “Kami punya dana dari hasil jualan kemarin,” kata dia menyebut soal pemasukan dari program penjualan aset kredit. Bila dana dari obligasi tersebut tidak boleh digunakan, menurut Sender, pemerintah akan kesulitan memenuhi biaya merger. “Kalau nggak boleh, ya empot-empotan,” ujarnya. Disinggung mengenai target rasio kecukupan modal dalam merger tersebut, Deputi Kepala BPPN ini tidak bisa memberi angka pasti. “Pokoknya di atas 8 persen, atau di atas aturan,” ungkapnya. Sender mengakui saat ini terjadi tren penurunan rasio kecukupan modal (CAR) bank-bank yang akan dimerger. “Bank Universal, contohnya, saat ini CAR-nya kurang bagus,” ujarnya. Sender menepis kemungkinan pengurangan jumlah bank yang akan dimerger berkait dengan tiadanya dana untuk program itu. “Sekalian saja sudah kepalang tanggung,” imbuhnya. Seperti diketahui, lima bank akan segera dimerger pemerintah dalam waktu dekat. Bank-bank tersebut adalah Bank Bali, Bank Universal, Bank Patriot, Bank Prima Ekspres, dan Bank Artha Media. Tujuan penggabungan ini untuk meningkatkan nilai bank tersebut dan mencapai rasio kecukupan modal yang jauh lebih sehat. Sementara menyinggung dana pesangon bagi karyawan yang akan dirasionalisasi Sender menyebut jumlahnya mencapai Rp. 157 miliar. “Besok manajemen bank akan bertemu kami di BPPN,” kata dia. (Dara Meutia Uning – Tempo News Room)