TEMPO Interaktif, Jakarta -Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini mengatakan akan melakukan rights issue atau penawaran saham sebanyak 2,4 miliar lembar saham. Menurut Zulkifli, jumlah itu dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat rasio kecukupan modal CAR diatas 13 persen hingga tahun 2014. Ini juga untuk mendukung target kredit sebesar 22 persen.

"Untuk ekspansi itu butuh dukungan modal yang kuat melalui rights issue," kata Zulkifli dalam rapat dengar pendapat Komisi Keuangan dan Perbankan DPR di gedung DPR hari ini.

Zulkifli menjelaskan, rights issue ini penting karena jika tidak dilakukan rasio modal Mandiri diproyeksikan akan turun di kisaran 11 persen pada tahun 2011 nanti. "Mandiri sangat berkepentingan untuk menggelar rights issue tahun ini," ujarnya.

Menurut Zulkifli, rights issue ini juga dilakukan disaat momentum pasar yang tepat. Menurut dia, perkembangan pasar modal Indonesia pada tahun ini sangat baik sehingga tepat bank-bank Indonesia untuk memperoleh modal.

Dia menjelaskan, nilai dan perkembangan saham Mandiri ini sangat likuid diperdagangkan. "Perkembangan pasar modal saat ini sedang baik," katanya. Jika tidak segera dilakukan, kata dia, rights issue ini akan kehilangan momentum dan menjadi kurang menarik.

Beberapa bank di Cina, kata Zulkifli, sudah mulai masuk ke pasar modal internasional yang berpotensi membuat pasar semakin crowded dan membuat potensi calon invenstor jadi semakin menyempit. "Inisiatif permodalan ini perlu segera dilakukan sebelum pasar dibanjiri penawaran berbagai instrumen permodalan pada tahun 2012," jelasnya.

Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan penerapan resiko operasional yang menyebabkan rasio CAR bank-bank akan turun 1,5 hingga 2 persen. Ini karena bank harus menyediakan ATMR resiko operasional sebesar 5 sampai 10 persen dari rata-rata gross income.

Zulkifli mengatakan, rpenawaran saham terbatas kepada publik itu tidak akan melanggar kebijakan pemerintah yang akan mempertahankan saham kepemilikan minimal 60 persen. "Rights issue sebanyak itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mempertahankan kepemilikan minimal 60 persen," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi Keuangan dan Perbankan DPR di gedung DPR hari ini.

Dengan rights issue tersebut, kata Zulkifli, komposisi saham masyarakat 40 persen dan pemerintah 60 persen.

IQBAL MUHTAROM