TEMPO Interaktif, Bandung-Dana alokasi kredit usaha rakyat (KUR) yang digelontorkan oleh pemerintah hampir 30 persen tersalurkan pada sektor perdagangan kecil. Padahal KUR semestinya digelontorkan ke industri industri dasar (usaha kecil dan menengah-UKM) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Perdagangan tidak menyumbang pada pertumbuhan ekonomi," ujar Tulus Tambunan dari Center For Industri Business Competition Study Universitas Trisakti usai sidang pleno Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Bandung, Jawa Barat hari ini.

Pemerintah pun, Tulus melanjutkan, tidak memandang UKM penting untuk pertumbuhan ekomoni, tetapi hanya untuk penurunan angka kemiskinan.

Pemerintah seharusnys mendorong UKM untuk bermitra dengan perusahaan besar dan UKM menjadi sub kontraktor industri besar."Baru satu perusahaan yang menerapkan sub kontrak dengan para pelaku UKM di Indonesia. Ini yang harus didorong terus," ujar Tulus.

Tulus mengakui ada sejumlah masalah yang dihadapi UKM seperti produktivitas yang masih rendah, tidak menguasai syarat minimum, tidak mengusai teknologi dasar, sumber daya manusia dan banyak pekerja di sektor ini tidak disiplin, tidak resmi, dan tidak punya sertifikat ISO.

"Tiap tahun UKM bertambah pemerintah puas karena semakin banyak orang terserap, pemerintah mengangap aman. Padahal saat ini UKM jadi sumber orang miskin ngumpul," jelasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, n pemerintah menginginkan UKM menjadi bagian pertumbuhan ekomomi. Bahkan, UKM bisa naik klaster dari kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar."Pemerintah akan mengembangkan basis UKM di sektor industri kecil dan pertanian agar bisa jadi nilai tambah."



ALWAN RIDHA RAMDANI