TEMPO Interaktif, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dijadwalkan memanggil Gubernur Papua Barat dan Bupati Merauke pekan depan terkait rencana pembentukan tata ruang Food Estate. Penataan ruang ini diperlukan untuk menjaga pembukaan secara serampangan.
Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pengaturan tata ruang program food estate perlu disepakati dulu antara pihak terkait. "Jangan sampai food estatenya tidak jadi karena hutannya habis," katanya usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (15/6).
Namun, ia enggan menyebutkan kepastian jumlah lahan yang akan digunakan untuk mega proyek ini. "Tergantung tata ruangnya. Belum tahu berapa. Kalau tidak salah area yang bisa digunakan 250 ribu hektare, tapi nanti dilihat apa itu lahan gambut atau bukan," ujarnya.
Ia menambahkan, lahan gambut dan hutan primer tidak dapat digunakan untuk food estate. Apalagi Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman pengurangan emisi karbon dengan Norwegia terkait moratorium pembukaan lahan baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut.
Zulkifli mengatakan, pemerintah saat ini masih kesulitan untuk menarik investor yang mau menanamkan modalnya di proyek food estate. "Investor tidak mau masuk kesana karena masalah infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, yang masih buruk," tuturnya.
Proyek pertanian skala luas atau food estate berlokasi di Merauke, Papua. Merauke yang memiliki lahan potensial seluas 1,6 juta hektare akan menjadi lokasi pertama. Namun sebagai awal pemerintah hanya menyiapkan lahan 500 ribu hektare.
FEBRIYAN
Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pengaturan tata ruang program food estate perlu disepakati dulu antara pihak terkait. "Jangan sampai food estatenya tidak jadi karena hutannya habis," katanya usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa (15/6).
Namun, ia enggan menyebutkan kepastian jumlah lahan yang akan digunakan untuk mega proyek ini. "Tergantung tata ruangnya. Belum tahu berapa. Kalau tidak salah area yang bisa digunakan 250 ribu hektare, tapi nanti dilihat apa itu lahan gambut atau bukan," ujarnya.
Ia menambahkan, lahan gambut dan hutan primer tidak dapat digunakan untuk food estate. Apalagi Indonesia juga telah menandatangani nota kesepahaman pengurangan emisi karbon dengan Norwegia terkait moratorium pembukaan lahan baru di kawasan hutan primer dan lahan gambut.
Zulkifli mengatakan, pemerintah saat ini masih kesulitan untuk menarik investor yang mau menanamkan modalnya di proyek food estate. "Investor tidak mau masuk kesana karena masalah infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandara, yang masih buruk," tuturnya.
Proyek pertanian skala luas atau food estate berlokasi di Merauke, Papua. Merauke yang memiliki lahan potensial seluas 1,6 juta hektare akan menjadi lokasi pertama. Namun sebagai awal pemerintah hanya menyiapkan lahan 500 ribu hektare.
FEBRIYAN
