Cina Wanti-wanti Lembaga Investasi Daerah

Reporter

Editor

Senin, 14 Juni 2010 09:51 WIB

AP Photo/Ng Han Guan
TEMPO Interaktif, Beijing - Pemerintah Republik Rakyat Cina mendesak pemerintah daerah untuk mengelola lembaga investasi mereka lebih baik di tengah kekhawatiran pinjaman mereka--diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat--bisa menimbulkan masalah bagi perbankan Cina.

Dewan Negara, badan eksekutif tertinggi dalam pemerintah Cina, juga mengarahkan perbankan untuk mengontrol pinjaman kepada badan-badan pemerintah daerah tersebut dengan menargetkan kredit pada proyek-proyek khusus, dan pemantauan proses penggunaan kredit itu.

Bank-bank di Cina lolos dari gejolak terkait kredit perumahan yang melanda lembaga keuangan Barat dan memicu penurunan ekonomi global. Namun analis memperingatkan ledakan pinjaman yang didorong oleh pengeluaran stimulus pemerintah bisa membebani peminjam dengan gunungan kredit macet.

Mei lalu, Dewan Negara memerintahkan peninjauan terhadap lembaga investasi setelah Bank Dunia dan bank sentral memperingatkan tentang tingkat utang dan mengatakan bank bisa menghadapi kerugian jika lembaga tersebut tidak dapat melunasi utang mereka. Lembaga-lembaga itu berinvestasi dalam real estate dan infrastruktur sebagai bagian dari pengeluaran stimulus pemerintah Beijing.

"Ada beberapa masalah yang terjadi yang memerlukan perhatian tinggi," kata sebuah pernyataan pemerintah akhir pekan lalu, yang diunggah di situs Dewan Negara, Ahad (13/6).

Media Cina mengatakan lembaga investasi pemerintah berutang 6 triliun yuan atau US$ 880 miliar kepada bank-bank negara. Peneliti Amerika Serikat, Victor Shih dari Northwestern University, memperkirakan total pinjaman pemerintah daerah sepanjang 2004-09 mencapai 12 triliun yuan atau US$ 1.600 miliar.

Dewan Negara mengatakan beberapa bank dan lembaga keuangan memiliki kesadaran risiko yang kurang, sementara lembaga manajemen investasi tidak memiliki kredit yang memadai.

Pemerintah daerah juga telah melanggar peraturan. Mereka tidak diizinkan menggunakan aset milik negara atau pendapatan pemerintah untuk memberikan jaminan, langsung atau tidak langsung, untuk lembaga-lembaga investasi.

Bank-bank negara sudah lama diharapkan untuk menopang perusahaan-perusahaan pemerintah, meminjamkan dana kepada mereka terlepas dari kemampuan untuk membayar. Pemerintah telah menghapuskan sekitar US$ 400 miliar kredit macet di bank-bank negara dalam dekade terakhir.

Pemerintah pusat hanya membayar seperempat dari 4 triliun yuan US$ 586 miliar dalam rencana stimulus. Sisanya berasal dari perusahaan negara dan pinjaman oleh pemerintah tingkat rendah dari bank dalam negeri.

BOBBY CHANDRA | ASSOCIATED PRESS

Berita terkait

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

5 hari lalu

Peneliti Paramadina Sebut Nilai Tukar Rupiah Melemah Bukan karena Konflik Iran-Israel

Nilai tukar rupiah yang melemah menambah beban karena banyak utang pemerintah dalam denominasi dolar AS.

Baca Selengkapnya

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

24 hari lalu

Bayar Utang Pupuk Subsidi Rp 10,4 Triliun, Jokowi: Tunggu Hasil Audit

Presiden Joko Widodo tak menyangkal ada kekurangan membayar pemerintah kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) soal utang pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

53 hari lalu

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.253 Triliun, Kemenkeu: Risiko Bunga, Kurs dan Jatuh Tempo Terkendali

Jubir Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, yakin utang pemerintah mencapai Rp 8.253,09 triliun per 31 Januari 2024 masih tergolong aman.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

56 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Komentar Bank Dunia soal Program Makan Siang Gratis, BRI Bagi Dividen Rp 48 T

Bank Dunia mengomentari program usungan Prabowo Subianto, yaitu makan siang gratis. Bank BRI akan membagikan dividen Rp 48 T.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

57 hari lalu

Terpopuler Bisnis: NASA Soroti Deforestasi IKN, Prabowo Yakin Indonesia Bisa Swasembada Energi dengan Singkong

NASA dalam foto satelitnya menyoroti deforestasi yang terjadi di IKN.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

57 hari lalu

Utang Pemerintah Cetak Rekor Tertinggi di Era Jokowi

Utang pemerintah di era Jokowi menembus rekor tertinggi, mencapai Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

57 hari lalu

Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Diklaim Aman, Politikus PKS: Beban Bunga Meningkat

Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam, menyoroti utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024 yang disebut aman oleh Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

58 hari lalu

Kemenkeu Sebut Utang Pemerintah Rp 8.253 Triliun Masih Aman, Ekonom: Tidak Cukup Lihat dari Rasio terhadap PDB

Kemenkeu menyebutkan utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun masih dalam rasio aman, karena di bawah ambang batas 60 persen PDB. Bagaimana pendapat ekonom?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

58 hari lalu

Terpopuler: Dana BOS untuk Biayai Program Makan Siang Gratis Prabowo, Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta Utang Pemerintah

Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 29 Februari 2024 dimulai dari sumber pos anggaran untuk membiayai program makan siang gratis pada 2025.

Baca Selengkapnya

Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

58 hari lalu

Utang Pemerintah Naik jadi Rp 8.253 Triliun, Ekonom: Tiap Orang Tanggung Rp 30,5 Juta

Ekonom Celios Bhima Yudhistira memperkirakan beban utang yang ditanggung warga, dari utang pemerintah sebesar Rp 8.253 triliun per 31 Januari 2024

Baca Selengkapnya