Reformasi Pajak Tetap Jalan

Reporter

Editor

Jumat, 7 Mei 2010 10:34 WIB

Sri Mulyani. TEMPO/Tony Hartawan
TEMPO Interaktif, Jakarta - PADA 26 Agustus 2010 nanti, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merayakan ulang tahunnya yang ke-48 di Washington, DC, Amerika Serikat. Kala itu, ia sudah berkantor di Bank Dunia di kota itu.

Menteri Sri menerima pinangan Bank Dunia untuk menjadi managing
director (direktur pelaksana) di institusi keuangan internasional itu per 1 Juni. Konon, gajinya 15 kali lipat dari gaji sebagai menteri. Namun ini bukan alasan ia mundur dari jabatan pentingnya di negeri sendiri. Apa penyebabnya?

Dibombardir wartawan dengan pertanyaan ini dalam berbagai kesempatan, ia sama sekali tak mau menjawab. Itu pula yang dialami Tempo ketika mewawancarai wanita kelahiran Tanjung Karang, Lampung, ini. Ditemui di ruang tamu kantornya, yang dipenuhi karangan bunga, kemarin, Menteri Sri selalu mengelak jika ditanya seputar alasan kepergiannya itu.

Sebenarnya sudah sejak kapan diminta Bank Dunia?

Seperti yang sudah disampaikan Bapak Presiden pada Rabu (Presiden mengatakan telah menerima surat permohonan dari Presiden Bank Dunia Robert Zoellick pada 25 April. Dalam surat itu, Zoellick meminta Sri Mulyani menjadi direktur pelaksana per 1 Juni 2010).

Tapi sebelumnya kan sudah didekati atau diberi tahu Zoellick?

Kalau itu, tidak usah saya jawab (Tersenyum).

Bagaimana nanti reformasi di Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Bea dan Cukai setelah Anda tinggalkan?

Ya, akan terus lanjut saja, karena sistemnya sudah ada. Jangan sampai hanya bergantung pada one woman show. Karena, kalau bergantung pada one woman show, ya, tidak akan bertahan lama. Menteri kan bisa diganti.

Dari awal saya sudah menekankan ke para direktur jenderal saya, juga ketika saya melantik pegawai-pegawai eselon II, saya selalu tekankan reformasi itu harus dilakukan bersama-sama. Reformasi Pajak atau Bea-Cukai itu jangan bergantung pada menterinya atau dirjennya, karena menteri atau dirjen bisa diganti. Saya dan Pak Tjip (Dirjen Pajak Mochammad Tjiptardjo) kan tidak mungkin terus-terusan di sini. Reformasi pajak harus bergantung pada sistem. Sistemnya sekarang sudah berjalan.

GRACE

Berita terkait

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

2 menit lalu

Terpopuler Bisnis: Anggota DPR Pertanyakan Pabrik Smelter, Identitas Korban Pesawat Jatuh di BSD

Politikus Partai Keadilan Sejahtera Mulyanto meminta pemerintah mengaudit seluruh smelter dan mengevaluasi tata kelola industri ini.

Baca Selengkapnya

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

1 hari lalu

Terkini: Penjelasan Wamendag Aturan Impor Tiga Kali Direvisi, Derita Warga Sekitar Smelter Nikel PT KFI

Pemerintah telah merevisi kebijakan impor menjadi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Wamendag sebut alasannya.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

1 hari lalu

Sri Mulyani: Masalah Impor Tidak Hanya Tanggung Jawab Bea Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan impor tidak hanya tanggung jawab Dirjen Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

1 hari lalu

Sri Mulyani dan Airlangga Bebaskan Kontainer yang Tertahan Perizinan Impor

Menteri Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto melepaskan belasan kontainer yang sempat tertahan persoalan perizinan impor.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

2 hari lalu

Terkini: Jokowi dan Sri Mulyani Rapat Pembatasan Impor, Sertifikat Tanah di Bekasi Beralih ke Elektronik

Berita terkini bisnis: Presiden Jokowi dan Sri Mulyani rapat membahas pembatasan impor, sertifikat tanah di Kabupaten Bekasi beralih ke elektronik.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

2 hari lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

3 hari lalu

TImbulkan Opini Negatif Masyarakat, Pakar Nilai Informasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Publik Tak Rinci

Pakar menilai komunikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada publik belum optimal, kerap memicu opini negatif masyarakat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

3 hari lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

4 hari lalu

Staf Sri Mulyani Beberkan Rencana Perbaikan Bea Cukai, Apa Saja?

Yustinus Prastowo mengatakan Kementerian sudah menyiapkan beberapa rencana untuk menangani masalah di Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

4 hari lalu

Sri Mulyani Lapor Kondisi Ekonomi Global hingga Soal Bea Cukai ke Jokowi di Istana

Sri Mulyani menyampaikan informasi ihwal perkembangan perekonomian global terkini kepada Jokowi di Istana.

Baca Selengkapnya