TEMPO Interaktif, Jakarta:Dirut Pertamina Baihaki Hakim menyatakan revaluasi aset Pertamina menyebabkan turunnya kinerja keuangan Pertamina. Revaluasi menyebabkan depresiasi, yang ujung-ujungnya lari ke biaya, kata Baihaki Hakim kepada wartawan di saat jeda rapat dengar pendapat dengan Komisi Energi DPR, Selasa (4/2). Melambungnya depresiasi ini, kata Baihaki, bisa dibebankan kepada masyarakat. Menurut Direktur Keuangan Pertamina Ainun Naim, depresiasi itu akan berdampak pada naiknya harga bahan bakar minyak. Namun naiknya hanya sedikit, kata Naim. Sebabnya, kata dia, depresiasi itu hanya mempunyai pengaruh 7 persen terhadap kenaikan bahan bakar minyak. Pernyataan ini berkaitan dengan hasil revaluasi aset Pertamina. Dalam laporannya kepada Komisi Energi DPR, aset Pertamina mencapai Rp 138,8 triliun. Sebelum direvaluasi, nilai buku aset Pertamina hanya sebesar Rp 35, 3 triliun. Baihaki mengatakan, menurunnya kinerja keuangan Pertamina sebenarnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena produksi yang turun dan kedua, karena biaya yang meningkat. Tapi ini masalah direksi, kata Baihaki. Sementara, menurunnya kinerja keuangan ini disebabkan oleh amanat undang-undang yang mengharuskan Pertamina mempunyai neraca awal. Implikasi dari melambungnya nilai aset Pertamina ini sedanga dikaji oleh Departemen Keuangan. Ini masalah book keeping. Tapi jangan sampai, sesuatu yang tidak riil, akhirnya menyebabkan kenaikan harga yang dibebankan kepada masyarakat, kata Baihaki. Menurut dia, sebenarnya Pertamina bisa menggunakan angka Rp 35 triliun sebagai neraca awal. Namun implikasinya, kata Baihaki, nilai aset Pertamina akan dinilai rendah ketika Pertamina akan menjadi perusahaan publik. Kalaupun nilai aset akan dinaikkan, Pertamina akan dikenakan pajak terhadap aset itu. Baihaki memberikan contoh seandainya Pertamina mendapat laba Rp 10 triliun. Namun, gara-gara harus memenuhi syarat neraca awal itu, Pertamina terkena pajak revaluasi sebesar Rp 10 triliun. Saya kira ini perlu dipikirkan, seolah-olah Pertamina kok tidak untung gara-gara masalah revaluasi aset dan pajak, kata Baihaki. Revaluasi aset merupakan salah satu proses yang harus dilakukan Pertamina sebelum perusahaan minyak negara itu berubah menjadi Persero. Perubahan status hukum ini merupakan amanat Undang-undang No. 21 tahun 2001 tentang minyak dan gas. Nantinya, hasil revaluasi aset diperlukan sebagai neraca awal sebelum perusahaan minyak negara ini berubah status. Revaluasi aset Pertamina dilaksanakan oleh PT Ujatek Baru, sebagai pemenan tender terbuka. Waktu pelaksanaa revaluasi selama 150 hari kerja dan berakhir pada 31 Oktober 2002. Menurut Naim, secara substansial aset Pertamina yang direvaluasi sama dengan aset yang belum direvaluasi. Kata dia, seharusnya Pertamina dikenakan pajak dari hasil revaluasi ini. Namun, karena Pertamina belum berbentuk PT, maka Pertamina tidak dikenakan pajak, katanya. Sementara itu, Baihaki mengatakan, revaluasi aset Pertamina juga menyebabkan anak perusahaan Pertamina yang berbentuk PT akan terutang pajak revaluasi sebesar 10 persen. Dia mengatakan, anak perusahaan Pertamina siap diprivatisasi pada 2005 nanti. Tapi, asetnya kecil, paling mereka bermain di pasar bursa nasional, katanya. Meskipun demikian, Baihaki mengatakan, pihaknya masih menunggu aturan yang jelas mengenai privatisasi. Karena, menurut dia, privatiasasi merupakan isu yang sensitif. Pertamina belum mau bicara privatisasi, kata dia. Multazam --- TNR