Revisi Aturan Hak Pakai Properti Bisa Undang Investasi
Selasa, 16 Maret 2010 14:12 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Gita Wirjawan menilai perubahan peraturan pemerintah tentang masa pakai properti untuk orang asing di Indonesia merupakan hal yang cukup mendesak. “Pihak asing juga sudah ada yang tanya ke saya,” kata Gita kepada Tempo, Selasa (16/3).
Menurut Gita, ada dua hal yang akan akan terbantu jika PP Nomor 40 dan 41 Tahun 1996 tersebut direvisi, yaitu, pertama mengubah persepsi iklim investasi di Indonesia, dan kedua, mendatangkan arus investasi. Ia mencontohkan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, yang sudah memperpanjang masa pakai properti terhadap orang asing.
Gita menambahkan, jika revisi tersebut terjadi, pada awal pelaksanaan mungkin belum akan langsung berefek besar. Namun, setelah beberapa lama, ia yakin akan banyak investasi mengalir ke dalam negeri. “Bahkan, selain properti sektor lain juga akan terkena imbas (investasi),” ujar alumnus Kennedy School of Government, Harvard University, itu.
Sebelumnya, kalangan pengembang properti menilai revisi kebijakan perpanjangan masa pakai properti mendesak. Presiden Direktur PT Bakrieland Development Ybk, Hiramsyah S Thaib mengatakan, idealnya masa izin hak pakai properti oleh asing bisa hingga 99 tahun. “Masa izin hak pakai yang sekarang hanya 25 tahun, tidak menarik orang asing,” kata Hiramsyah.
Selama ini, berbagai kalangan menilai sektor properti di Indonesia kalah menarik dibanding Singapura dan Malaysia lantaran pendeknya masa izin hak pakai. Hal itulah yang kemudian memicu timbulnya desakan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 yang mengatur tentang kepemilikan properti oleh asing di Indonesia.
ARIE FIRDAUS
Menurut Gita, ada dua hal yang akan akan terbantu jika PP Nomor 40 dan 41 Tahun 1996 tersebut direvisi, yaitu, pertama mengubah persepsi iklim investasi di Indonesia, dan kedua, mendatangkan arus investasi. Ia mencontohkan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, yang sudah memperpanjang masa pakai properti terhadap orang asing.
Gita menambahkan, jika revisi tersebut terjadi, pada awal pelaksanaan mungkin belum akan langsung berefek besar. Namun, setelah beberapa lama, ia yakin akan banyak investasi mengalir ke dalam negeri. “Bahkan, selain properti sektor lain juga akan terkena imbas (investasi),” ujar alumnus Kennedy School of Government, Harvard University, itu.
Sebelumnya, kalangan pengembang properti menilai revisi kebijakan perpanjangan masa pakai properti mendesak. Presiden Direktur PT Bakrieland Development Ybk, Hiramsyah S Thaib mengatakan, idealnya masa izin hak pakai properti oleh asing bisa hingga 99 tahun. “Masa izin hak pakai yang sekarang hanya 25 tahun, tidak menarik orang asing,” kata Hiramsyah.
Selama ini, berbagai kalangan menilai sektor properti di Indonesia kalah menarik dibanding Singapura dan Malaysia lantaran pendeknya masa izin hak pakai. Hal itulah yang kemudian memicu timbulnya desakan untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 yang mengatur tentang kepemilikan properti oleh asing di Indonesia.
ARIE FIRDAUS
