TEMPO Interaktif, Jakarta - Aliansi untuk Desa Sejahtera menyatakan bahwa proyek pertanian food estate bukan solusi untuk mencapai ketahanan pangan di Indonesia. Seharusnya negara tidak menyerahkan urusan pangan ke tangan swasta, karena orientasi mereka hanya mengejar keuntungan.
Demikian dikatakan Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera di Jakarta, Kamis (4/3) siang. Ia menegaskan, "Sayang sekali jika jalan yang dipilih adalah liberalisasi investasi."
Menurut Tejo, dalam mencapai kedaulatan pangan, yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan akses dan kontrol pada petani untuk ketersediaan lahan, air, bibit, pupuk, dan sumber daya pertanian lain.
Lebih dari 50 persen petani Indonesia adalah petani kecil yang hanya memiliki lahan seluas 0,14 hektar (2003). "Mereka inilah yang seharusnya menjadi prioritas dalam mencapai ketahanan pangan," ujar Tejo.
Proyek pertanian skala luas atau food estate berlokasi di Merauke, Papua. Merauke yang memiliki lahan potensial seluas 1,6 juta hektare akan menjadi lokasi pertama. Namun sebagai awal pemerintah hanya menyiapkan lahan 500 ribu hektare.
PINGIT ARIA MUTIARA
Demikian dikatakan Tejo Wahyu Jatmiko, Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera di Jakarta, Kamis (4/3) siang. Ia menegaskan, "Sayang sekali jika jalan yang dipilih adalah liberalisasi investasi."
Menurut Tejo, dalam mencapai kedaulatan pangan, yang harus dilakukan pemerintah adalah memberikan akses dan kontrol pada petani untuk ketersediaan lahan, air, bibit, pupuk, dan sumber daya pertanian lain.
Lebih dari 50 persen petani Indonesia adalah petani kecil yang hanya memiliki lahan seluas 0,14 hektar (2003). "Mereka inilah yang seharusnya menjadi prioritas dalam mencapai ketahanan pangan," ujar Tejo.
Proyek pertanian skala luas atau food estate berlokasi di Merauke, Papua. Merauke yang memiliki lahan potensial seluas 1,6 juta hektare akan menjadi lokasi pertama. Namun sebagai awal pemerintah hanya menyiapkan lahan 500 ribu hektare.
PINGIT ARIA MUTIARA
