TEMPO Interaktif, Jakarta:Langkah Bank Mandiri untuk melakukan write off atau menghapus buku utang PT Raja Garuda Mas (RGM) sebesar Rp 4,6 triliun menjadi tanda tanya besar. Bahkan, beberapa anggota DPR menganggap langkah tersebut tidak perlu dilakukan. Itu perusahaan busuk, gila itu (Kalau di-write off, tegas sumber Tempo News Room di Komisi Perbankan dan Keuangan DPR, di ruang kerjanya, Senin (3/2). Menurut dia, menjadi tanda tanya besar karena mengapa hanya RGM yang dihapus utangnya. Sementara, banyak perusahaan-perusahaan lain yang juga sudah direstrukturisasi, bahkan potensial menguntungkan, oleh Bank Mandiri tidak di-write Off. Sudah di-hair cut cicilan bunga, bahkan utang pokoknya, masih di write off juga, kata dia. Kata dia, rencana Bank BUMN itu merupakan tanggung jawab manajemen. Ia melihatnya dari sisi restrukturisasi. Kalau sudah direstrukturisasi jangan di hapus buku utangnya. Dia harus jalan karena dia diperbaiki, diobati, kalau tidak jalan berarti ada masalah, apa obatnya kurang atau si dokternya yang ngga profesional, tandas dia. Ia mengungkapkan rencana Bank Mandiri me-write off RGM sempat ditanyakan oleh salah seorang anggota komisi dalam rapat tertutup sub komisi perbankan sore tadi. Hanya saja Direktur Bank Mandiri ECW Neloe yang hadir dalam rapat itu belum sempat menjawabnya. Dan Neloe, kata sumber tadi, akan menjawabnya secara tertulis dalam rapat sub komisi mendatang. Anggota Komisi IX Sjamsul Baldan mengatakan perusahaan-perusahaan nakal semacam RGM jangan terlalu dimanjakan. Karena ke depannya mereka akan menjadi beban Bank Mandiri. Ujung-ujungnya menjadi beban APBN, karena bank mandiri bank rekap kalau ada apa-apa dia nanti maju lagi ke DPR untuk minta rekap lagi, negara lagi yang menomboki, ujar dia. Kata dia, perusahaan yang tidak koperatif harus diberlakukan tegas. Alasan mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya juga harus diteliti. Tindakan semacam penghapusan utang tidak bisa dibenarkan. Menurut saya write off ini menjadi preseden buruk untuk perusahaan-perusahaan lain, nanti mereka jadi wan prestasi, jadi kalau perlu harus ada jaminan badan ungkap Balda. Tapi, lanjut Balda, rencana langkah write off tidak lantas harus mengganti manajemen Bank mandiri. Kata dia, perlu dilihat dan diteliti lebih dalam seberapa besar kesalahan manajemen. Kalau nanti pun ditemukan kesalahan kita tidak bisa mengubah manjemen, karena fungsi kita hanya melakukan kontrol. DPR ngga bisa menintervensi terlalu jauh, tambah dia. Dia menambahkan sebenarnya dalam aturan main bisnis wrte off bisa saja dilakukan. Tapi, dalam konteks luas Bank Mandiri adalah bank rekap yang selama ini menjadi beban APBN. Mereka juga harus berpikir bagaimana meminimalisir beban yang harus ditanggung APBN. Mereka harus melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan-periusahaan yang tidak koperatif, imbuh Balda. SS Kurniawan --- TNR