TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan ekonomi yang dijalankan harus terintegrasi dalam kesatuan nasional. "Potensi ekonomi jadi satu kesatuan sehingga geo-ekonomi lebih kuat dan berdaya saing," kata presiden dalam pidato pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional RPJMN 2010-2014 di Jakarta, Jumat (11/12).
Dia meminta daerah mengembangkan ekonominya berdasarkan potensi dan keungulan di daerah tersebut. Ekonomi lokal dikembangkan. "Pengembangan ekonomi berdimensi kewilayahan," katanya. Jadi kebijakan satu wilayah dan wilayah lainnya berbeda namun dalam konteks geo-ekonomi kesatuan. "Untuk digunakan modal dan pengembangan lebih lanjut," katanya.
Setiap keputusan kebijakan tindakan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. "Semua yang berada dalam jajaran pemerintahan wajib memiliki tanggung jawab akuntabilitas yg setinggi-tingginya. Setiap keputusan kebijakan tindakan yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan," katanya.
Hal tersebut sama dengan demokrasi siapa yang menjalankan demokrasi harus mampu mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Apakah perilaku demokrasi yang dipertontonkan sesuai dengan norma demokrasi yang baik.
Presiden melanjutkan, bahwa baik demokrasi dan pembangunan perlu melibatkan rakyat untuk turut serta di dalam pengambilan keputusan, partisipasi politik rakyat. "Ajak mereka dalam pembangunan dan demokrasi, pemilihan baik pemilu, maupun pilkada, hakikatnya adalah rakyat berpartisipasi memilih yang menjalankan mandat," katanya.
Ia menyatakan, dalam pembangunan pemerintah harus memberikan ruang untuk rakyat agar ikut menyuarakan pandanganannya dari perencanaan hingga pelaksanaan. "Bisa saja negara membikin satu rencana pembangunan untuk lima tahun mendatang, lalu diteruskan ke bawah, tapi kurang mewadahi aspirasi rakyat," katanya.
Berkaitan dengan demokrasi dan pembangunan adalah pembangunan ekonomi yang menjadi pilar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Kedua misi penting itu, pembangunan dan demokrasi harus berada dalam keseimabngan. Pembangunan demokrasi, politik dan ekonomi tidak boleh yg satu terlalu jauh meninggalkan yang lain, sehingga tidak seimbang," ucapnya.
Ketidakseimbangan akan menimbulkan ketidakpuasan, memunculkan instabilitas. Misalnya pembangunan ekonomi menjadi prioritas, rakyat tidak diberi ruang untuk mengekspresikan pikiran maka tidak berkelanjutan, krisis terjadi. Begitupun kalau hanya mengedepankan kemerdekaan, kebebasan, hak asasi manusia, kemudian ekonomi tidak berjalan, maka negara tidak bisa bertahan dengan keadaan seperti itu.
EKO ARI WIBOWO
Dia meminta daerah mengembangkan ekonominya berdasarkan potensi dan keungulan di daerah tersebut. Ekonomi lokal dikembangkan. "Pengembangan ekonomi berdimensi kewilayahan," katanya. Jadi kebijakan satu wilayah dan wilayah lainnya berbeda namun dalam konteks geo-ekonomi kesatuan. "Untuk digunakan modal dan pengembangan lebih lanjut," katanya.
Setiap keputusan kebijakan tindakan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. "Semua yang berada dalam jajaran pemerintahan wajib memiliki tanggung jawab akuntabilitas yg setinggi-tingginya. Setiap keputusan kebijakan tindakan yang kita lakukan harus kita pertanggungjawabkan," katanya.
Hal tersebut sama dengan demokrasi siapa yang menjalankan demokrasi harus mampu mempertanggungjawabkan kepada rakyat. Apakah perilaku demokrasi yang dipertontonkan sesuai dengan norma demokrasi yang baik.
Presiden melanjutkan, bahwa baik demokrasi dan pembangunan perlu melibatkan rakyat untuk turut serta di dalam pengambilan keputusan, partisipasi politik rakyat. "Ajak mereka dalam pembangunan dan demokrasi, pemilihan baik pemilu, maupun pilkada, hakikatnya adalah rakyat berpartisipasi memilih yang menjalankan mandat," katanya.
Ia menyatakan, dalam pembangunan pemerintah harus memberikan ruang untuk rakyat agar ikut menyuarakan pandanganannya dari perencanaan hingga pelaksanaan. "Bisa saja negara membikin satu rencana pembangunan untuk lima tahun mendatang, lalu diteruskan ke bawah, tapi kurang mewadahi aspirasi rakyat," katanya.
Berkaitan dengan demokrasi dan pembangunan adalah pembangunan ekonomi yang menjadi pilar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "Kedua misi penting itu, pembangunan dan demokrasi harus berada dalam keseimabngan. Pembangunan demokrasi, politik dan ekonomi tidak boleh yg satu terlalu jauh meninggalkan yang lain, sehingga tidak seimbang," ucapnya.
Ketidakseimbangan akan menimbulkan ketidakpuasan, memunculkan instabilitas. Misalnya pembangunan ekonomi menjadi prioritas, rakyat tidak diberi ruang untuk mengekspresikan pikiran maka tidak berkelanjutan, krisis terjadi. Begitupun kalau hanya mengedepankan kemerdekaan, kebebasan, hak asasi manusia, kemudian ekonomi tidak berjalan, maka negara tidak bisa bertahan dengan keadaan seperti itu.
EKO ARI WIBOWO
