TEMPO Interaktif, Jakarta - Serikat Pekerja PT PLN (Persero) menolak rencana pemerintah untuk mengganti Fahmi Mochtar dari posisinya sebagai direktur utama PLN. "Kami tetap ingin mempertahankan Direktur Utama PLN yang sekarang," kata Ketua Umum Serikat Pekerja PLN Riyo Supriyanto dalam konferensi persnya di sebuah rumah makan di Jakarta Selatan, Jumat (11/12).

Namun, Serikat Pekerja PLN tidak masalah jika direksi yang lain diganti. Ia menilai masalah krisis kelistrikan yang terjadi merupakan tanggung jawab dan tugas direktur yang bersangkutan.
"Kalau masalahnya teknis, berarti direktur teknis yang bertanggung jawab," katanya. "Kalau soal keuangan, berarti direktur keuangan yang tanggung jawab."

Serikat Pekerja PLN, lanjut Riyo, tidak memliki kepentingan apa-apa dalam masalah pergantian ini. "Kinerja Fahmi Mochtar bebas muatan politis dan profesional," katanya.

Menurutnya, sejak Fahmi menjabat tren pelayanan kelistrikan membaik. Tingkat penyusutan listrik berkurang di bawah 10 persen dan tunggakan listrik menurun.

Jika direksi diganti, Serikat Pekerja PLN mengimbau pemerintah untuk menunjuk direksi dari dalam PLN. "Harus bersih, profesional, dan bebas muatan politis," katanya.

Serikat Pekerja PLN mengancam jika Direktur Utama PLN dari luar perusahaan, mereka tidak menjamin terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.

Ketika ditanya apakah Dahlan Iskan (pemimpin Grup Jawa Pos) sesuai menjadi direktur utama, Serikat Pekerja PLN menolaknya. "Kami tolak Dahlan Iskan karena tidak ada kompetensi dan pengalaman bisnis PLN serta banyak nuansa politik," ujar Riyo.

Selain itu, Dahlan juga sarat kepentingan pribadi karena memiliki dua pembangkit listrik yang dijual ke PLN. "Masa penjual listrik sekarang jadi Direktur Utama PLN, <I>kan</I> ada konflik kepentingan," katanya.

SORTA TOBING