Pemerintah Akan Bangun Kluster Berbasis Kelapa Sawit  

Reporter

Editor

Rabu, 2 Desember 2009 11:59 WIB

TEMPO/Nickmatulhuda

TEMPO Interaktif, Nusa Dua - Pemerintah akan membangun beberapa kluster industri kelapa sawit di berbagai kawasan ekonomi khusus. Pemerintah berjanji akan menyediakan infrastruktur dasar untuk kluster tersebut seperti pelabuhan dan jalan.

"Pemerintah berencana kluster industri berbasis kelapa sawit di beberapa kawasan," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa saat membuka Konferensi Kelapa Sawit Indonesia di Nusa Dua, Bali, Rabu (2/12).

Menurut Hatta, ada lima kluster yang akan dibangun yakni di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tiga kluster yang sudah siap dibangun berada di Maloy (Kalimantan Timur), Kuala Enok (Riau), dan Sungai Mangke (Sumatera Utara). Di lokasi-lokasi tersebut akan dibangun industri pendukung kelapa sawit.

Dia mengatakan pemerintah akan mengundang swasta untuk ikut membangun kluster tersebut.
"Duta besar Jepang sudah menyatakan minatnya berinvestasi di kluster tersebut," ujarnya.

Hatta mengungkapkan pembangungan infrastruktur sangat penting untuk mengatasi hambatan penyempitan arus (bottlenecking) lalu-lintas barang. Meski tak mengetahui dana yang disiapkan, ia memastikan pembangunan infrastruktur itu masuk dalam program 100 hari pemerintah.

Ia mengungkapkan pembangunan kluster tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah industri kelapa sawit. Sehingga industri kelapa sawit di Indonesia tak hanya di hulu tapi hingga ke hilir."Itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan," ujarnya.

Hatta mengatakan pemerintah juga akan memberikan insentif non-fiskal untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit. Namun soal bentuk insentif dimaksud, sejauh ini masih dirumuskan.

Menteri Pertanian Suswono yang turut hadir dalam acara tersebut menambahkan, pemerintah juga akan memberikan insentif bagi swasta untuk membantu meningkatkan produktivitas minyak sawit dari perkebunan rakyat.

Saat ini produksi minyak sawit Indonesia masih kalah dari Malaysia. Dari 7,9 juta hektar lahan kelapa sawit, Indonesia baru bisa memproduksi 19 juta ton minyak sawit mentah. Sedangkan Malaysia mampu memproduksi 16 juta ton minyak sawit mentah dari lahan seluas 4 juta hektar.

Hal itu disebabkan sebagian lahan kelapa sawit di Indonesia masih perkebunan rakyat yang produktivitasnya sangat rendah yakni 1,5-2 ton minyak sawit. Sementara produktivitas perkebunan yang diolah swasta bisa mencapai 7 ton minyak sawit. "Ini akan kami kembangkan dengan insentif yang sedang dirumuskan,' ujarnya.

Dia berharap swasta bisa membina perkebunan rakyat untuk meningkatkan produktivitasnya. Jika produktivitas minyak sawit dari perkebunan rakyat meningkat, ia yakin Indonesia bisa memenuhi kebutuhan biofuel. "Sawit bisa jadi andalan," katanya.

Dia menjelaskan saat ini terdapat 18 juta hektar lahan potensial untuk kelapa sawit. Sebanyak 7,9 juta hektar di antaranya sudah dimanfaatkan, dan 9,7 juta hektar sudah mengantongi izin prinsip. Selain itu masih ada 1,8 juta hektar sudah memiliki izin tapi belum ada kegiatan.
"Lahan potensial itu maksudnya bisa dikelola tanpa merusak hutan," katanya.

DESY PAKPAHAN

Berita terkait

Harga Referensi CPO Tembus USD 857,62, Permintaan AS dan Cina Meningkat

43 hari lalu

Harga Referensi CPO Tembus USD 857,62, Permintaan AS dan Cina Meningkat

Harga referensi CPO tembus US$ 857,62 per metrik ton disebabkan meningkatnya permintaan dari Amerika Serikat dan Cina.

Baca Selengkapnya

Bahas Nikel, Timnas Amin Sebut Indonesia Harus Punya Mental Superpower untuk Atur Harga

26 Januari 2024

Bahas Nikel, Timnas Amin Sebut Indonesia Harus Punya Mental Superpower untuk Atur Harga

Harga nikel lebih berfluktuasi dan menunjukkan tren penurunan lebih dramatis ketimbang komoditas lain

Baca Selengkapnya

Harga Referensi CPO Naik, Bea Keluar-Pungutan Ekspor Jadi US$ 93 Per Ton

16 Januari 2024

Harga Referensi CPO Naik, Bea Keluar-Pungutan Ekspor Jadi US$ 93 Per Ton

Harga referensi minyak kelapa sawit menta (CPO) untuk tarif bea keluar dan pungutan ekspor naik signifikan. Bea keluar jadi US$ 18 per ton.

Baca Selengkapnya

Kepala Bappebti Pastikan Bursa CPO Indonesia Bakal Live Besok

19 Oktober 2023

Kepala Bappebti Pastikan Bursa CPO Indonesia Bakal Live Besok

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengungkapkan Bursa Crude Palm Oil (CPO) Indonesia akan mulai beroperasi atau live besok, 20 Oktober 2023.

Baca Selengkapnya

Arab Saudi Minati Investasi Bisnis Sawit di Indonesia karena Alasan Berikut

27 Juli 2023

Arab Saudi Minati Investasi Bisnis Sawit di Indonesia karena Alasan Berikut

Arab Saudi tertarik untuk berinvestasi pada produk-produk minyak nabati Indonesia.

Baca Selengkapnya

Harga CPO di Jambi Naik Tipis Menjelang Tahun Baru

31 Desember 2022

Harga CPO di Jambi Naik Tipis Menjelang Tahun Baru

Patokan harga CPO sesuai dengan ketetapan tim perumus harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit Jambi untuk periode 30 Desember sampai 5 Januari.

Baca Selengkapnya

Harga CPO di Jambi Kembali Turun, Kini Jadi 12.075 per Kilogram

19 November 2022

Harga CPO di Jambi Kembali Turun, Kini Jadi 12.075 per Kilogram

Turunnya harga TBS sawit dan CPO tersebut diputuskan dalam rapat penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit.

Baca Selengkapnya

Memasifkan Lokalisasi Biodisel dari Perkebunan Sawit Rakyat

17 November 2022

Memasifkan Lokalisasi Biodisel dari Perkebunan Sawit Rakyat

Sawit rakyat merupakan permasalahan mendasar yang masih jauh dari kata selesai

Baca Selengkapnya

Cina Komitmen Beli 2,5 Juta Ton CPO dari RI Senilai USD 2,6 Miliar

11 November 2022

Cina Komitmen Beli 2,5 Juta Ton CPO dari RI Senilai USD 2,6 Miliar

Meski komitmen pembelian CPO oleh Cina mencapai jutaan ton, Mendag memastikan stok untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri tak akan terganggu.

Baca Selengkapnya

Pengusaha Anggap Kebijakan DMO Tak Cocok untuk Minyak Goreng, Beda dengan Batu Bara

11 November 2022

Pengusaha Anggap Kebijakan DMO Tak Cocok untuk Minyak Goreng, Beda dengan Batu Bara

Sahat juga menilai kebijakan DMO produk sawit diskriminatif. Sebab, hanya pengusaha besar yang bisa menikmati manfaatnya.

Baca Selengkapnya