TEMPO Interaktif, Jakarta -Krisis pasokan listrik di Jakarta ditargetkan teratasi pada 19 Desember 2009. Sedangkan krisis listrik secara nasional akan teratasi 8 bulan mendatang atau tergantung pendanaan.

“Karena saat ini dalam kondisi darurat listrik maka penangananya pun juga darurat,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa usai mengisi materi dalam diskusi peluang investasi dan prospek ekonomi 2010, di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, hari ini.

Ia menyatakan, persoalan krisis listrik menyita pehatian pemerintah. Sebab jika krisis listrik maka akan mengganggu laju perekonomian nasional. Angka pertumbuhan keperluan listrik per tahun adalah 3.000 megawatt. Sehingga kekurangan listrik secara nasional tersebut tidak bisa diatasi oleh PLN sendiri.

“Maka dengan perbaikan fundamental, kalau dilihat dari kebijakan tarif kita maka harus ada perbaikan dari sisi perbaikan energi primer,” kata Hatta.

Pemenuhan kekurangan pasokan listrik di luar pulau Jawa, di luar dua program percepatan kebutuhan listrik 10.000 megawatt, yaitu dilakukan dengan membuat program percepatan 2 X 100 megawatt di Kalimantan Timur dan 200 megawatt di Riau.

Namun, kata Hatta waktu 8 bulan yang ditargetkan tersebut hanya bisa tercapai jika masalah pendanaan bisa tercapai. Masalah perencanaan sudah diselesaikan, namun masalah financing belum terselesaikan.

PLN bersama pemerintah sedang berupaya mencari pendanaan untuk memuluskan rencana perbaikan sistem kelistrikan nasional. Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar menuturkan untuk membiayai pembenahan sistem kelistrikan nasional dibutuhkan setidaknya Rp 32 triliun untuk tahun 2010 saja.

Idelanya, menurut Fahmi dalam lima tahun ke depan setidaknya biaya pembenahan sistem kelistrikan membutuhkan dana Rp 80 triliun per tahun. PLN hanya bisa membiayai sekitar Rp 40 triliun per tahun. Sisanya, dari investor lain dengan skema IPP (Independen Power Procedure).


MUH SYAIFULLAH