TEMPO Interaktif, Jakarta: Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan penyelesaian pembahasan pinjaman Pembangkit Listrik Tenaga Uap Tarahan, Lampung, pada pekan ini.
Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menjelaskan, permasalahan yang tersisa hanya menyepakati besaran bunga yang akan dipinjam PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan sindikasi bank pemerintah.
“Bank minta 200 basis point, PLN minta 100 basis point,” ujarnya dalam acara Coffee Morning di kantor Kementerian Negara BUMN, Kamis (28/5). Sedangkan permintaan yang diajukan bank sebesar 200 basis point setara dengan bunga 9,2 persen.
PLN membutuhkan dana Rp 2 triliun untuk membangun PLTU dengan kapasitas 200 megawatt. Kebutuhan dolar Amerika Serikat, sekitar 60 persen dari kebutuhan investasi, disediakan oleh sindikasi bank pemerintah. Sementara sisanya dalam rupiah disediakan oleh PT Bank Mega Tbk dan akan dikucurkan jika dolar AS telah dicairkan oleh sindikasi bank pemerintah. Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Dia menjelaskan, pembahasan pinjaman ini sempat tertunda enam tahun karena semua pihak yang terlibat belum pernah duduk bersama untuk membicarakannya. “Karena itu, kami ketemu saja untuk membahas ini,” kata Sofyan. Menurut jadwal dia hendak menggelar pembahasan Kamis dengan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan.
Menurut Sofyan, perbankan tak perlu takut mengucurkan dananya pada proyek yang dijamin oleh pemerintah. Dia mencontohkan, Asosiasi Bank Daerah berhasil mengucurkan dananya untuk proyek 10 ribu megawatt. Berdasarkan pengakuan bank, tingginya permintaan bunga hingga 200 basis point lantaran cukup mahalnya dana dari pihak ketiga.
“Asbanda bisa karena memiliki dana pemerintah daerah yang menganggur, seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia), sehingga tak ada masalah karena murah,” ucapnya.
Sofyan menambahkan, pembangunan pembangkit listrik di Lampung perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meski beban puncak telah sama dengan daya sehingga tak ada lagi pemadaman. “Tapi kalau ingin ekonomi tumbuh harus segera dibangun,” ujar dia.
RIEKA RAHADIANA
Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil menjelaskan, permasalahan yang tersisa hanya menyepakati besaran bunga yang akan dipinjam PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan sindikasi bank pemerintah.
“Bank minta 200 basis point, PLN minta 100 basis point,” ujarnya dalam acara Coffee Morning di kantor Kementerian Negara BUMN, Kamis (28/5). Sedangkan permintaan yang diajukan bank sebesar 200 basis point setara dengan bunga 9,2 persen.
PLN membutuhkan dana Rp 2 triliun untuk membangun PLTU dengan kapasitas 200 megawatt. Kebutuhan dolar Amerika Serikat, sekitar 60 persen dari kebutuhan investasi, disediakan oleh sindikasi bank pemerintah. Sementara sisanya dalam rupiah disediakan oleh PT Bank Mega Tbk dan akan dikucurkan jika dolar AS telah dicairkan oleh sindikasi bank pemerintah. Proyek ini dikerjakan oleh kontraktor PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
Dia menjelaskan, pembahasan pinjaman ini sempat tertunda enam tahun karena semua pihak yang terlibat belum pernah duduk bersama untuk membicarakannya. “Karena itu, kami ketemu saja untuk membahas ini,” kata Sofyan. Menurut jadwal dia hendak menggelar pembahasan Kamis dengan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan.
Menurut Sofyan, perbankan tak perlu takut mengucurkan dananya pada proyek yang dijamin oleh pemerintah. Dia mencontohkan, Asosiasi Bank Daerah berhasil mengucurkan dananya untuk proyek 10 ribu megawatt. Berdasarkan pengakuan bank, tingginya permintaan bunga hingga 200 basis point lantaran cukup mahalnya dana dari pihak ketiga.
“Asbanda bisa karena memiliki dana pemerintah daerah yang menganggur, seperti SBI (Sertifikat Bank Indonesia), sehingga tak ada masalah karena murah,” ucapnya.
Sofyan menambahkan, pembangunan pembangkit listrik di Lampung perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meski beban puncak telah sama dengan daya sehingga tak ada lagi pemadaman. “Tapi kalau ingin ekonomi tumbuh harus segera dibangun,” ujar dia.
RIEKA RAHADIANA
