TEMPO Interaktif, Jakarta:Hasil penelitian Komisi Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) di 90 kabupaten menunjukkan bahwa daerah luar Jawa memiliki daya tarik investasi yang tinggi. Koordinator peneliti, P Agung Pambudhi, Kamis (24/1), menunjukkan sepuluh daerah di luar Jawa, terutama Bali, memiliki daya tarik ini. KPPOD adalah lembaga yang dibentuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Center for Strategic and International Studies (CSIS), Lembaga Pengkajian Ekonomi, dan Manajemen Universitas Indonesia dan Universitas Satya Wacana. Dalam melakukan penelitian, mereka menempatkan tujuh indikator sebagai acuan yaitu keamanan, potensi ekonomi, budaya, tenaga kerja, infrastruktur, peraturan daerah, dan keuangan daerah. Hasilnya, Kabupaten Badung, Bali, menempati urutan pertama sebagai daerah yang mempunyai daya tarik investasi tinggi. Disusul Gianyar dan Denpasar. Kabupaten di Jawa yang masuk kategori sepuluh besar Bekasi dan Bogor. Namun, tidak ada daerah yang mempunyai nilai ideal untuk investasi. Karena nilai indikator tiap daerah bervariasi. Misalnya, Kabupaten Badung mempunyai nilai keamanan yang tinggi, namun potensi ekonominya lebih rendah dibanding Kampar, Riau, yang faktor keamanannya rendah. Ketua Umum Kadin Aburizal Bakrie mengungkapkan tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memacu daerah-daerah meningkatkan daya tarik investasi. Selain itu, kata Aburizal, "Agar pemerintah daerah, dalam membuat peraturan daerah, tidak kontraproduktif dengan keinginan berinvestasi." Faktor keamanan, kata Bakrie, yang mempunyai bobot paling tinggi akan terus diperhatikan oleh para pengusaha sebagai faktor yang menentukan dalam membangun usahanya. "Keamanan itu ada dua, keamanan fisik dan kepastian hukum,” katanya. “Jika ini tidak jelas, pengusaha juga akan malas menanamkan modalnya. Sampai kapan pun faktor ini akan diperhatikan oleh penggusaha.” Juga, peraturan daerah. Ia mengatakan ada peraturan yang membuat pengusaha enggan berinvestasi di tempat tersebut. "Misalnya Kabupaten Lampung Selatan,” katanya memberi contoh. “Di sana logo merek dianggap reklame sehingga pengusaha harus membayar beberapa kali lipat untuk satu produk saja.” Jumlah kabupaten di Indonesia sendiri ada sekitar 300 buah. Jumlah penelitian hanya 90 kabupaten, menurut Agung, karena hanya ini yang memenuhi kriteria awal. Kriterianya, daerah yang diteliti harus menyumbang lebih dari 20 persen ke PDRB dari sektor pertambangan, manufaktur, pertanian, non pangan dan perdagangan. "Juga ketersedian data untuk dianalisa di setiap kabupaten," katanya. (Bagja Hidayat-Tempo News Room)