TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie meluruskan berita yang dikeluarkannya bahwa perpanjangan penyelesaian kewajiban pemegang saham (PKPS) telah merugikan negara Rp 477 triliun. Dalam siaran pers yang diterima Tempo News Room di Jakarta, Kamis (24/1) siang, Kwik mengungkapkan dirinya sempat ditanya pers perihal jumlah kerugian dari aset yang dikelola oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Atas pertanyaan ini, Kwik mengatakan bahwa seperti yang ditulis BPPN sendiri perkiraan kerugian mencapai Rp 477 Triliun. Tapi kata dia, “Ini tidak berarti bahwa kerugian inilah yang terjadi apabila PKPS diperpanjang.” Kwik juga menambahkan sebaiknya masalah-masalah rumit yang sedang ditangani BPPN, tak bisa dijawab sepotong-sepotong hanya dalam waktu beberapa detik. Karena, kata dia, akan menimbulkan salah tafsir. Kwik menjelaskan seperti yang sudah di umumkan oleh BPPN sendiri bahwa aset yang dikelolanya sebesar Rp 167,7 triliun. Perhitungan tersebut berdasarkan perkiraan tingkat pengembalian 26 persen dari total nilai buku sebesar Rp 644,8 tiliun. Sehingga pemerintah harus menanggung biaya krisis sebesar Rp 477 triliun. “Kerugian negara yang ditanggung pemerintah inilah yang dipantulkan ke para wajib pajak. Ini yang saya tolak,” tandasnya. Seperti diberitakan di media massa, Kwik menegaskan perpanjangan PKPS telah merugikan negara sebesar Rp 477 miliar. Pernyataan tersebut dikeluarkannya sewaktu dalam perjalanan menuju ke kendaraan dinasnya, seusai mengikuti sidang kabinet terbatas di gedung utama Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (23/1) kemarin. (Ebnu Yufriadi)