TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengusaha real estate meminta stimulus fiskal dan penyederhanaan peraturan. Stimulus ini akan membantu menggairahkan usaha properti di tengah daya beli masyarakat yang semakin menurun. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia DKI Jakarta Alwi Bagir Mulachela mengatakan, usaha properti banyak dibebani pajak oleh pemerintah. Karena itu, pihaknya menuntut insentif fiskal di bidang perpajakan. Di antaranya, berupa pembebasan pajak bumi dan bangunan terhadap persediaan tanah. "Ibaratnya show room mobil, mobil yang dipajang seharusnya tidak dikenakan pajak," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/1). Tuntutan lainnya, pengusaha real estate meminta transaparansi dalam penetapan nilai jual obyek pajak. Selain itu, pengusaha juga meminta dihapuskannya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selama ini, bea semacam ini dibebankan kepada pihak yang membeli tanah atau bangunan. Standardisasi perhitungan terhadap bea ini juga dianggap perlu oleh pengusaha real esatate. Di samping itu, kenaikan bahan bakar minyak, tarif dasar listrik dan telepon dianggap pengusaha memicu kenaikan hampir semua material komponen bangunan. Akibatnya, akan ada kenaikan harga sebesar 15 persen terhadap pada sektor ini. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Real Estate Indonesia Dharmasetiawan Bachir menyinggung adanya peraturan daerah yang cenderung membebani pengusaha. Di antaranya dari kasus yang ditemukan di Sulawesi Selatan. Di daerah ini, rumah toko yang dibangun pengembang dikenakan retribusi parkir meskipun tidak mempunyai lahan parkir. "Ini kan nggak bener," katanya. Karena itu, dia meminta penghapusan peraturan daerah yang memberatkan pengusaha real estate itu. Bachir juga menuntut pemerintah mengambil kebijakan konsisten mengenai pembangunan rumah sederhana dan rumah sehat sederhana. Selama ini, kata dia, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah bersilang pendapat dengan Departemen Keuangan mengenai subsidi pembangunan rumah sederhana ini. Akibatnya, rencana pengusaha untuk membangun rumah sederhana ini tersendat. "Karenanya, kami meminta pemerintah mengambil kebijakan yang jelas, tegas dan konsisten," kata Bachir. Pemerintah sendiri memasang target pembangunan rumah sederhana sebanyak 130 ribu unit pada 2003 ini. Menurut Direktur Jenderal Perkim Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah Aca Sugandhi Apandi, pemerintah memberi anggaran RP 256 miliar untuk proyek ini. "Kita harapkan proyek ini tercapai," katanya. Di lain pihak, PT. Bank Tabungan Negara memberi target penyaluran kredit perumahan sebesar Rp 4 triliun pada 2003. Angka ini lebih dari kredit yang sama pada tahun 2002 yang hanya mencapai Rp 2,97 triliun. "Target penyaluran kredit Rp 2,97 triliun pada 2002 itu alhamdulillah tercapai," kata Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Kodradi. Bank yang identik dengan kredit pemilikan rumah (KPR) ini, kata Kodradi, tidak hanya memberikan kredit kepada sektor perumahan saja. "Bahkan pabrik semen atau yang ada hubungannya dengan rumah seperti furniture mendapat kredit," katanya. Namun begitu, menurut Kodradi, BTN masih tetap fokus kepada kredit pemilikan rumah. (Multazam-Tempo News Room)