Swasta Telah PHK 100 Ribu Pekerja

Reporter

Editor

Selasa, 10 Maret 2009 21:47 WIB

TEMPO Interaktif, Surakarta: Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi mengklaim kalangan pengusaha swasta sudah kesulitan dalam menghadapi dampak krisis global. Akibatnya, swasta juga tidak sanggup lagi untuk menggerakkan ekonomi.

"Krisis ini sudah sedemikian berat bagi kalangan swasta. Buktinya kami terpaksa mem-phk 100 ribu karyawan untuk mengurangi beban," ucapnya di sela-sela sarasehan silaturahmi dies natalis Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta, Selasa (10/3) malam.

Seratus ribu karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja dikatakan Sofyan adalah outsourcing, kontrak, dan harian. "Saat ini pemain utama ekonomi adalah pemerintah. Jika stimulus ekonomi sebesar Rp 73 triliun tidak segera direalisasikan, bukan tidak mungkin phk juga menyentuh karyawan tetap," ucapnya.

Dia menilai saat ini sudah tidak tepat lagi birokrasi yang berbelit-belit. Hal ini mengingat ekonomi yang sudah begitu sulit. "Yang terpenting, stimulus ekonomi segera dikucurkan," dia menandaskan.

Saat kunjungan ke Surakarta akhir pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu swasta. Ketika itu, dia memberi garansi bahwa stimulus ekonomi Rp 73 triliun akan direalisasikan mulai April.

UKKY PRIMARTANTYO

Berita terkait

5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

4 Oktober 2022

5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

Hari ini, 4 Oktober 2004 diumumkan kemenangan SBY - JK sebagai presiden dan wapres periode 2004 - 2009. Berikut beberapa fakta menariknya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pernah Berikan Bintang Mahaputera Nararya Kepada 6 Tokoh Ini

11 Agustus 2020

Jokowi Pernah Berikan Bintang Mahaputera Nararya Kepada 6 Tokoh Ini

Presiden Jokowi pernah memberikan Bintang Mahaputera Nararya kepada 6 tokoh sepanjang 2018-2019.

Baca Selengkapnya

Krisis Ekonomi Asia 1997 Berpotensi Terulang, Ini Kata McKinsey

26 Agustus 2019

Krisis Ekonomi Asia 1997 Berpotensi Terulang, Ini Kata McKinsey

McKinsey memperingatkan negara-negara Asia Pasifik agar mewaspadai terulangnya krisis ekonomi yang pernah terjadi pada 1997 silam.

Baca Selengkapnya

Darmin Sebut Idul Adha Kali Ini Berbeda Karena Gejolak Ekonomi

22 Agustus 2018

Darmin Sebut Idul Adha Kali Ini Berbeda Karena Gejolak Ekonomi

Menko Darmin mengatakan gejolak ekonomi dunia membuat perayaan Idul Adha tahun ini berbeda.

Baca Selengkapnya

Menteri Mau Jadi Caleg, Tim Ahli Wapres Pastikan Ada Penggantinya

5 Juli 2018

Menteri Mau Jadi Caleg, Tim Ahli Wapres Pastikan Ada Penggantinya

Sofjan Wanandi memastikan tidak akan ada kekosongan jabatan di kementerian, jika ada menteri yang berniat maju dalam pemilihan caleg

Baca Selengkapnya

George Soros Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi Global

31 Mei 2018

George Soros Ingatkan Ancaman Krisis Ekonomi Global

George Soros mengingatkan, gejolak di Uni Eropa bisa memicu krisis ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Sofyan Wanandi: Pemerintah Persiapkan APBNP 2018

24 Mei 2018

Sofyan Wanandi: Pemerintah Persiapkan APBNP 2018

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sofyan Wanandi, mengatakan pemerintah saat ini tengah mempersiapkan APBNP 2018.

Baca Selengkapnya

20 Tahun Reformasi: Ekonomi Limbung Diguncang Krisis

14 Mei 2018

20 Tahun Reformasi: Ekonomi Limbung Diguncang Krisis

Anjloknya kurs rupiah menyeret Indonesia dalam pusaran krisis ekonomi. Bagaimana kini setelah 20 tahun reformasi?

Baca Selengkapnya

JK Panggil 5 Menteri Bahas Kendala Ekspor, Ini Hasilnya

10 Februari 2018

JK Panggil 5 Menteri Bahas Kendala Ekspor, Ini Hasilnya

Dalam rapat Jusuf Kalla bersama lima pejabat setingkat menteri diketahui sejumlah penyebab keteringgalan kinerja ekspor dan investasi Indonesia.

Baca Selengkapnya

Menjelang Pemilu, Ini Pesan Mantan Ketua Apindo ke Gubernur BI

9 Februari 2018

Menjelang Pemilu, Ini Pesan Mantan Ketua Apindo ke Gubernur BI

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofyan Wanandi mengatakan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru tak boleh terpengaruh dengan tahun politik.

Baca Selengkapnya