Karen: Menyamakan Dirut dengan Satpam, Keterlaluan
Senin, 16 Februari 2009 17:50 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan mengatakan surat protes kepada anggota Komisi Energi dan Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan sikap perseroan.
"Itu sikap dari perseroan, sekretaris perseroan, dan rekomendasi dari ketua bidang hukum kami," katanya usai rapat dengar pendapat di gedung DPR, Senin (16/2). Karen mengakui surat itu dilayangkan ke anggota Dewan atas sepengetahuannya.
Ia menilai pertanyaan-pertanyaan anggota Dewan pada rapat dengar pendapat 10 Februari lalu menyimpang dari tata-tertib. "Kami menjawab semua pertanyaan, bukan penghinaan," katanya kepada wartawan.
Pertamina menyampaikan surat protes kepada anggota Dewan karena pertanyaan-pertanyaan dalam rapat menyimpang dari bahasan di undangan. Rapat itu justru dianggap mengadili jajaran direksi Pertamina.
"Termasuk mempertanyakan pengangkatan direktur utama dan wakil direktur utama bahkan mempertanyakan kelayakan dan kemampuan mereka," kata Karen menirukan bunyi surat itu. "Untuk menghina direksi sampai disamakan dengan satpam, kan, rasanya sudah keterlaluan."
Surat itu mengundang reaksi keras dari anggota Dewan. Sonny Keraf yang bertindak sebagai pimpinan sidang memutuskan menskors rapat hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Ia merasa surat itu melecehkan anggota Dewan.
Sonny bahkan mengancam untuk meminta presiden mengganti direktur utama Pertamina. Usai rapat diskors, anggota komisi mengadakan rapat internal untuk membahas masalah ini. Sonny juga menyebut protes Pertamina soal pertanyaan kelayakan direksi menimbulkan kecurigaan ada sesuatu di balik pengangkatan mereka.
Namun, Sekretaris Perseroan Pertamina, Toharso, membantah jika disebut melecehkan anggota dewan. Menurut diatujuan surat itu adalah untuk membuat rapat dengar pendapat berikutnya berjalan lebih efektif. "Sama sekali tidak ada maksud seperti itu," katanya.
DESY PAKPAHAN
"Itu sikap dari perseroan, sekretaris perseroan, dan rekomendasi dari ketua bidang hukum kami," katanya usai rapat dengar pendapat di gedung DPR, Senin (16/2). Karen mengakui surat itu dilayangkan ke anggota Dewan atas sepengetahuannya.
Ia menilai pertanyaan-pertanyaan anggota Dewan pada rapat dengar pendapat 10 Februari lalu menyimpang dari tata-tertib. "Kami menjawab semua pertanyaan, bukan penghinaan," katanya kepada wartawan.
Pertamina menyampaikan surat protes kepada anggota Dewan karena pertanyaan-pertanyaan dalam rapat menyimpang dari bahasan di undangan. Rapat itu justru dianggap mengadili jajaran direksi Pertamina.
"Termasuk mempertanyakan pengangkatan direktur utama dan wakil direktur utama bahkan mempertanyakan kelayakan dan kemampuan mereka," kata Karen menirukan bunyi surat itu. "Untuk menghina direksi sampai disamakan dengan satpam, kan, rasanya sudah keterlaluan."
Surat itu mengundang reaksi keras dari anggota Dewan. Sonny Keraf yang bertindak sebagai pimpinan sidang memutuskan menskors rapat hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Ia merasa surat itu melecehkan anggota Dewan.
Sonny bahkan mengancam untuk meminta presiden mengganti direktur utama Pertamina. Usai rapat diskors, anggota komisi mengadakan rapat internal untuk membahas masalah ini. Sonny juga menyebut protes Pertamina soal pertanyaan kelayakan direksi menimbulkan kecurigaan ada sesuatu di balik pengangkatan mereka.
Namun, Sekretaris Perseroan Pertamina, Toharso, membantah jika disebut melecehkan anggota dewan. Menurut diatujuan surat itu adalah untuk membuat rapat dengar pendapat berikutnya berjalan lebih efektif. "Sama sekali tidak ada maksud seperti itu," katanya.
DESY PAKPAHAN
