Mata Rantai Pengadaan Barang dan Jasa Akan Dipangkas

Reporter

Editor

Minggu, 14 Desember 2008 10:32 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (Ardin) akan memotong mata rantai pengadaan barang dan distribusi yang selama ini terlalu panjang dan membebani konsumen. Langkah ini ditempuh sebagai upaya untuk menekan harga barang dan jasa khususnya kebutuhan pokok masyarakat.

Menurut Anggota Ardin, Bambang Soesatyo, Aktualisasi fungsi dan peran Ardin sebagai mitra pemerintah, para produsen dan masyarakat itu akan dirumuskan dalam forum Musyawarah Nasional ARDIN 2008 yang digelar mulai Senin (15/12) hingga Selasa (16/12) pekan ini di Hotel Bidakara Jakarta.

"Panjangnya mata rantai pengadaan barang dan distribusi yang kini terjadi merupakan salah satu kendala berat yang dihadapi ARDIN dalam menjalankan fungsinya. Kendala lainnya adalah belum jalannya sertifikasi dan sistem distribusi nasional yang masih jauh dari harapan dan rasa keadilan.," kata Bambang yang juga kandidat Ketua Umum Ardin saat dihubungi Tempo Minggu (14/12).

Kondisi itu, ujar Bambang, telah menyebabkan ekonomi biaya tinggi serta membuka peluang bagi masuknya para spekulan yang cenderung mempermainkan harga barang. "Karena itu diperlukan langkah strategis dan efisiensi dalam sistem pengadaan barang dengan memotong mata rantai distribusinya," kata Bambang Soesatyo yang juga Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin Indonesia.

Anton Aprianto

Berita terkait

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

21 hari lalu

KPK Minta PLN Transparan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Program Transisi Energi karena Rentan Korupsi

KPK mengawal program transisi energi yang dijalankan PT PLN Persero agar terhindar praktik-praktik korupsi.

Baca Selengkapnya

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

30 hari lalu

LKPP Luncurkan e-Katalog Versi 6, Harga dan Gambar Barang Terbuka untuk Umum

LKPP menyebut e-Katalog Versi 6 memberikan kemudahan bagi para stakeholder dalam melakukan transaksi atau belanja pemerintah.

Baca Selengkapnya

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

53 hari lalu

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Tinggi, Stranas PK KPK Luncurkan Sistem Pengawas E-Katalog

Stranas PK KPK mencatat bahwa sektor pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah menjadi ladang praktik korupsi yang tumbuh subur di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

53 hari lalu

KPK Cegah 7 Orang dalam Kasus Korupsi Rumah Dinas DPR

KPK menyebut jumlah tersangka yang terlibat kasus dugaan korupsi rumah dinas DPR di Sekretariat Jenderal DPR lebih dari dua orang.

Baca Selengkapnya

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

4 November 2023

I2SPE by Ayooklik: Jembatan Keberlanjutan dan Inovasi Digital dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Acara ini memberikan pengetahuan baru kepada para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

5 Oktober 2023

KPK Periksa Wali Kota Bima Setelah Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK memanggil Wali Kota Bima HM Lutfi atas perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa dan gratifikasi

Baca Selengkapnya

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

19 September 2023

Luhut Dorong Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik: Saya Yakin Praktik Korupsi Akan Turun

Luhut Pandjaitan mengapresiasi progres penyusunan Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Publik atau RUU PBJ.

Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

29 Agustus 2023

KPK Tetapkan Wali Kota Bima Sebagai Tersangka Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa

KPK mulai menelisik dugaan korupsi yang menjerat politikus Golkar itu sejak 25 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

29 Agustus 2023

KPK Geledah Kantor Wali Kota Bima

Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan KPK saat ini sedang melakukan penggeledahan di Kantor Wali Kota Bima, NTB

Baca Selengkapnya

LKPP Sebut Nilai Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Naik Jadi Rp 123,3 Triliun

25 Agustus 2023

LKPP Sebut Nilai Transaksi Pengadaan Barang dan Jasa Lewat E-Katalog Naik Jadi Rp 123,3 Triliun

Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyatakan selama kurun waktu 1,5 tahun terakhir sudah ada peningkatan transaksi melalui e-katalog.

Baca Selengkapnya