TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah memperbesar penarikan utang dan hibah luar negeri untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Utang dan hibah itu akan digunakan untuk mempercepat pelaksanaan proyek pembangunan daerah tertinggal yang sedang berjalan.
"Supaya masyarakat tidak kekeringan likuiditas supaya masyarakat bisa membeli sesuatu dan tidak ada pengangguran," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat membuka pelatihan pendamping program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri) di kantor Wakil Presiden, Jakarta, hari ini.
Menurut Wakil Presiden, dampak krisis ekonomi global harus disikapi dengan mempercepat penyerapan anggaran. Sehingga, proyek pemerintah bisa berjalan dan berdampak pada daya beli masyarakat.
Krisis ekonomi di Amerika Serikat mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat setempat. Permintaan impor dari Amerika ke Indonesia pun turun. Selain itu, harga sejumlah komoditas impor seperti minyak sawit, rotan, dan coklat anjlok. "Pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga pendapatan," ujar Wakil Presiden.
Pemerintah, kata Kalla, juga harus meningkatkan produksi ekonomi masyarakat. Saat ini, masyarakat harus memproduksi berbagai kebutuhan yang diimpor saat sebelum krisis. "Baju, kedelai, daging sapi yang biasa diimpor sekarang harus diproduksi dalam negeri sendiri," katanya.
Oleh karenanya, kata Wakil Presiden, sejumlah komitmen utang dan hibah yang sudah ada harus segera ditarik dananya. Padahal, pemerintah bertekad mengurangi utang luar negeri sebelum krisis terjadi. Penarikan utang dan hibah itu dilakukan untuk mencegah tertundanya proyek-proyek pemerintah. Terutama proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat daerah tertinggal. "Penarikan utang dan hibah dipercepat supaya uang beredar di masyarakat,' ujarnya.
Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Lukman Edi, mengatakan lembaga multilateral mendanai sejumlah proyek pembangunan di daerah tertinggal. Bank Dunia memberi pinjaman US$ 104 juta dan MultiDonor Fund menyediakan hibah US$ 22,4 juta.
Utang dari Bank Dunia akan digunakan untuk membiayai proyek di delapan provinsi. Di antaranya adalah Lampung, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan, dana dari MultiDonor Fund untuk membiayai pembangunan daerah yang terkena tsunami yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Nias.
KURNIASIH BUDI
"Supaya masyarakat tidak kekeringan likuiditas supaya masyarakat bisa membeli sesuatu dan tidak ada pengangguran," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat membuka pelatihan pendamping program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM Mandiri) di kantor Wakil Presiden, Jakarta, hari ini.
Menurut Wakil Presiden, dampak krisis ekonomi global harus disikapi dengan mempercepat penyerapan anggaran. Sehingga, proyek pemerintah bisa berjalan dan berdampak pada daya beli masyarakat.
Krisis ekonomi di Amerika Serikat mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat setempat. Permintaan impor dari Amerika ke Indonesia pun turun. Selain itu, harga sejumlah komoditas impor seperti minyak sawit, rotan, dan coklat anjlok. "Pemerintah harus menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga pendapatan," ujar Wakil Presiden.
Pemerintah, kata Kalla, juga harus meningkatkan produksi ekonomi masyarakat. Saat ini, masyarakat harus memproduksi berbagai kebutuhan yang diimpor saat sebelum krisis. "Baju, kedelai, daging sapi yang biasa diimpor sekarang harus diproduksi dalam negeri sendiri," katanya.
Oleh karenanya, kata Wakil Presiden, sejumlah komitmen utang dan hibah yang sudah ada harus segera ditarik dananya. Padahal, pemerintah bertekad mengurangi utang luar negeri sebelum krisis terjadi. Penarikan utang dan hibah itu dilakukan untuk mencegah tertundanya proyek-proyek pemerintah. Terutama proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat daerah tertinggal. "Penarikan utang dan hibah dipercepat supaya uang beredar di masyarakat,' ujarnya.
Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Lukman Edi, mengatakan lembaga multilateral mendanai sejumlah proyek pembangunan di daerah tertinggal. Bank Dunia memberi pinjaman US$ 104 juta dan MultiDonor Fund menyediakan hibah US$ 22,4 juta.
Utang dari Bank Dunia akan digunakan untuk membiayai proyek di delapan provinsi. Di antaranya adalah Lampung, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan, dana dari MultiDonor Fund untuk membiayai pembangunan daerah yang terkena tsunami yaitu Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Nias.
KURNIASIH BUDI
