TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Perhubungan tidak pernah berniat menghambat proyek Telkom T-T21 2002-2005. Apabila saat ini belum dapat terlaksana, hal tersebut semata-mata karena pemerintah masih berkonsentrasi pada restrukturisasi bidang telekomunikasi. Ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/7), Kahumas Ditjen Postel, Gatot S. Dewa Broto mengatakan proyek tersebut akan dilanjutkan setelah restrukturisasi. Pihak pemerintah, kata Gatot, bahkan sangat menghargai proyek tersebut karena sangat sesuai dengan tekad Telkom yang ingin menjadi ‘operator kelas dunia. "Itu program bagus kok dihentikan. Tidak," kata Gatot. Apalagi, di mata pemerintah proyek Telkom T-21 juga bisa menjembatani kesenjangan telekomunikasi atau digital divide. Namun Gatot tak memungkiri ada beberapa risiko dari restrukturisasi yang berimbas pada proyek Telkom T-21. Misalnya, hal-hal dalam Telkom T-21 yang sifatnya menggangu restrukturisasi akan ditinjau kembali oleh pemerintah. Proyek Telkom T-21 tersebut mencakup pengembangan fixed wireless Code Division Multiple Access (CDMA), transmission backbone dan fixed wire-line switching. Mengenai program restrukturisasi bidang telekomunikasi khususnya duopoli operator telekomunikasi, Gatot menjelaskan, pemerintah berharap akhir tahun 2002 program tersebut sudah selesai. Sebab jika tidak, kata Gatot, akan menghambat pelaksanaan Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 yang menghapus monopoli Telkom di lokal dan Indosat di SLI. "Memang seharusnya akhir Mei ini sudah sounding, tapi mereka (Telkom dan Indosat) belum melaksanakannya," kata dia. Sebelumnya, pakar telematika Onno W. Purbo mengusulkan supaya kompetisi di bidang telekomunikasi dibuka seluas-luasnya kepada semua pihak. Selain itu, seluruh saham pemerintah yang ada di Telkom dan Indosat dijual ke publik. Ketika ditanya mengenai duopoli telekomunikasi, ia mengatakan, "Duopoli? Buang saja semua itu. Kita kan jadi monopoli gara-gara ada saham pemerintah," ujarnya. Yang pasti, lanjut Onno, dirinya tidak setuju dengan adanya two giant (dua pemain besar) seperti Telkom dan Indosat di bisnis telekomunikasi. Menanggapi itu, Gatot mengatakan memang tidak tertutup kemungkinan pemerintah menciptakan kompetisi bebas di sektor telekomunikasi. Hanya, sambung dia, semua itu akan dilakukan secara bertahap, mulai dari program duopoli. "Setelah duopoli selesai akan dibuka luas. Tapi belum tahu tahun berapa," tuturnya. Sedangkan Ketua Harian Lembaga Kajian Hukum Teknologi FHUI, Edmon Makarim, berpendapat ada baiknya Telkom tidak masuk ke bisnis jasa telekomunikasi. "Dia cukup (di bisnis) jaringan telekomunikasi saja," kata Edmon. Sebab menurutnya, kalau Telkom masih bermain di bisnis jasa sekaligus jaringan, akan sulit bagi kompetitor lain bersaing dengan Telkom. "Dia kan bisa melakukan special treatment kepada yang lain," papar Edmon. (Ucok Ritonga-Tempo News Room)