TEMPO Interaktif, Solo:Jaringan Independen Masyarakat Sipil untuk Transparansi dan Akuntabilitas Pembangunan (JARI) Jawa bagian Jateng mengajak masyarakat unyuk menolak penambahan utang luar negeri yang saat ini tengah dibahas pemerintah bersama negara-negara Consultative Group on Indonesian (CGI) di Bali. Ajakan tersebut disampaikan melalui aksi bagi-bagi selebaran di berbagai lokasi di Solo, Selasa (21/1). Sepanjang hari, belasan aktivis JARI mendatangi berbagai lokasi strategis seperti kawasan Gladag, pertigaan Kerten, perempatan Manahan, dan gedung DPRD Surakarta untuk membagi selebaran. Dalam selebaran itu, JARI mengkhawatirkan keuangan Indonesia semakin parah jika Pemerintah terus menambah utang. Saat ini, dikatakan utang luar negeri Indonesia sudah mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp 1.500 triliun (US$ 150 milyar) atau lima kali lipat dari APBN. "Hal itu menjadi bertambah besar ketika pemerintah mencoba mengatasi krisis dengan membuat krisis baru. Antara lain dengan membuka hutang dalam negeri yang mencapai angka Rp 6.000 triliun. Dan dibuat hanya dalam waktu tiga tahun," Menurut Koordinator Badan Pelaksana JARI Jateng Muhammad Amin di sela-sela membagikan selabaran tersebut. Disebutkan, utang Indonesia Rp 1.500 itu adalah hutang finansial, tanpa memperhitungkan nilai sejarah dan ekologis. Hutang ekologis tersebut adalah berupa perampasan SDA, hutang bilogis berupa pencurian keanekaragaman hayati dan khazanah pengetahuan tradisional milik masyarakat adat diperkirakan sebesar US$ 30 triliun serta hutang karbon berupa pencemaran pemakaian CO2 yang mengakibatkan pemanasan global ditaksir sebesar $ 30,9 miliar. "Ketiga hutang itu berdampak pada perusakan SDA dan kerusakan lingkungan. Juga pemakaian ruang lingkungan secara membabi buta untuk menimbun limbah berbahaya serta pemiskinan massal," tandasnya. Menurut JARI hutang-hutang tersebut merupakan hutang haram dan hanya membenani rakyat. Pemerintah seharusnya mengajukan penghapusan utang-utang tersebut dalam forum CGI bukan malah mengajukan hutang baru. "Negara-negara penghutang (CGI) dan lembaga keuangan ineternasional (IMF, Bank Dunia, Asia Development Bank) melakukan tekanan kebijakan dalam negeri agar pemerintah melakukan privatsisasi dan menganjurkan hutang-hutang baru. Mereka juga harus bertanggung jawab," tandas Amin. Imron Rosyid --- TNR