Penerapan Pajak Kendaraan Diminta Ditunda

Reporter

Editor

Selasa, 14 Oktober 2008 20:16 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta :Perusahaan otomotif meminta pemerintah menunda pelaksanaan pajak kendaraan bermotor antara 10-20 persen. Kepala Divisi Penjualan PT Toyota-Astra Motor, Jodjana Jody mengatakan, penerapan pajak itu bisa menambah tekanan perkembangan sektor otomotif.

Jodjana menjelaskan, seretnya dana pinjaman untuk pembelian otomotif akibat krisis global, telah berpotensi menurunkan penjualan kendaraan bermotor. Terlebih bila pemerintah menerapkan pajak kendaraan bermotor yang rencananya mulai berlaku tahun depan. "Tekanan akan semakin berat," kata Jodjana di Jakarta, Selasa (14/10).

Presiden Direktur PT Toyota-Astra Motor, Johnny Darmawan memperkirakan penjualan mobil nasional tahun depan pada kisaran 500 ribu hingga 550 ribu unit. “Tahun depan jangan berharap terlalu tinggi,” kata Johnny.

Tahun ini, kata Johny, penjualan mobil nasional hanya akan terealisasi 580 ribu unit, dari target 600 ribu unit. Dan hingga bulan Oktober, total penjualan mobil nasional mencapai angka sekitar 460 ribu unit.

Otomotif, menurut Johnny, merupakan barang sekunder. Sehingga, saat krisis, orang cenderung mengutamakan kebutuhan primernya. Selain itu, faktor kemudahan dana pinjaman juga ikut berpengaruh.

Johnny menyebutkan tiga indikator penyebab penurunan penjualan sektor otomotif, yaitu likuiditas, suku bunga pinjaman, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. “Likuiditas dunia saat ini sekarang ini sedang payah,” katanya.

Suku bunga Bank Indonesia saat sebesar 9,5 persen. Tahun depan suku bunga diperkirakan sekitar 8,5 persen. Sementara nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat diperkirakan pada kisaran Rp 9.500 sampai Rp 10.000.

Sementara itu, untuk penjualan mobil Toyota, Johny menyebut, perusahaannya akan berusaha menjaga pangsa pasarnya yang mencapai sekitar 34 persen.

Direktur Pemasaran PT ToyotaAstra Motor, Joko Trisanyoto mengaku optimis penjualan mobil Avanza akan mampu menembus 80 ribu unit hingga akhir tahun, meski di tengah krisis keuangan. “Antara 75 ribu sampai 80 ribu,” kata Joko.

Ketua Bidang Infrastruktur dan Investasi, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Chris Kanter mengatakan, saat ini perbankan memang ketat dalam pemberian kredit. Padahal, “Perbankan ini yang menjadi urat nadi bisnis dan masyarakat,” katanya.


Nieke Indrietta

Berita terkait

Syarat dan Cara Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

51 hari lalu

Syarat dan Cara Ikut Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Sejumlah Pemda di Indonesia kembali menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan pada Maret 2024, ini syarat dan caranya.

Baca Selengkapnya

2 Wilayah Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di 2024

3 Februari 2024

2 Wilayah Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di 2024

Aceh dan Jambi telah menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Simak keuntungannya:

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Jokowi Bantah Isu Sri Mulyani Mundur, Abdee Slank Mundur dari Komisaris Telkom

21 Januari 2024

Terpopuler Bisnis: Jokowi Bantah Isu Sri Mulyani Mundur, Abdee Slank Mundur dari Komisaris Telkom

Jokowi Banta isu Sri Mulyani mundur dari kabinet. Abdee Slank mundur dari komisaris Telkom setelah mendukung Calon presiden Ganjur Pranowo.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Jakarta Bersiap Naikkan Pajak Progresif, Kenali Salah Satu Jenis Pajak Ini

20 Januari 2024

Pemprov DKI Jakarta Bersiap Naikkan Pajak Progresif, Kenali Salah Satu Jenis Pajak Ini

Pemprov DKI Jakarta menetapkan ketentuan terbaru untuk Pajak Kendaraan Bermotor, berikut penjelasan mengenai pajak progresif.

Baca Selengkapnya

6 Jenis Pajak yang Patut Anda Tahu, Bukan Hanya Pajak Kendaraan Bermotor

18 Januari 2024

6 Jenis Pajak yang Patut Anda Tahu, Bukan Hanya Pajak Kendaraan Bermotor

Terdapat bermacam jenis pajak yang diterapkan di Indonesia, salah satunya pajak kendaraan bermotor. Sudahkah Anda mengetahuinya?

Baca Selengkapnya

Samsat DKI Jakarta Kembali Tutup Pelayanan di Hari Sabtu

6 Januari 2024

Samsat DKI Jakarta Kembali Tutup Pelayanan di Hari Sabtu

Layanan Samsat DKI Jakarta sempat beroperasi selama enam hari dalam sepekan, mulai Senin sampai Sabtu sejak Oktober 2023.

Baca Selengkapnya

Daftar Wilayah yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Desember 2023

4 Desember 2023

Daftar Wilayah yang Gelar Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Desember 2023

Beberapa wilayah masih memberlakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor hingga Desember 2023. Berikut daftarnya:

Baca Selengkapnya

DKI Tambah Hari Layanan dan Beri Insentif di Kantor SAMSAT, Ini Penjelasannya

3 Oktober 2023

DKI Tambah Hari Layanan dan Beri Insentif di Kantor SAMSAT, Ini Penjelasannya

Masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa memanfaatkan layanan tambahan dan insentif di kantor SAMSAT.

Baca Selengkapnya

Heru Budi Tetapkan Target Pajak Daerah APBD Perubahan DKI dengan Pertimbangkan 2 Hal Ini

15 September 2023

Heru Budi Tetapkan Target Pajak Daerah APBD Perubahan DKI dengan Pertimbangkan 2 Hal Ini

Heru Budi sependapat dengan pandangan fraksi PKB-PPP bahwa Pemprov DKI perlu mengoptimalkan pendapatan lain selain pajak daerah dan retribusi.

Baca Selengkapnya

Manfaatkan e-Samsat Bayar Pajak Kendaraan, Begini Caranya

10 September 2023

Manfaatkan e-Samsat Bayar Pajak Kendaraan, Begini Caranya

Saat ini pemilik kendaraan bermotor dapat membayar pajak secara daring melalui e-Samsat. Begini caranya.

Baca Selengkapnya