Pemerintah Perpanjang Periode Bantuan Langsung Tunai
Minggu, 5 Oktober 2008 17:49 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah berencana memperpanjang jangka waktu pemberian bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin, dari sebelumnya tiga bulan menjadi enam bulan. Kebijakan ini dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi terhadap kemungkinan dampak krisis keuangan yang menimpa Amerika Serikat.
“Cepat atau lambat krisis di Amerika itu akan berimbas terhadap perekonomian kita,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Ahad (5/10).
Paskah menyampaikan hal itu ketika hendak menuju kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, setelah sebelumnya mengikuti rapat terbatas bidang perekonomian dengan para menteri terkait di Departemen Keuangan."Kami akan laporkan dulu ke Presiden."
Paskah meminta semua pihak tidak mencurigai kebijakan ini berhubungan dengan pemilihan umum pada 2009 mendatang. “Kami menyadari banyak orang bisa memandang dengan bias politik seperti itu,” katanya. “Tapi kami berharap kita melakukan moratorium (jeda) politik dulu lah untuk masalah ini.”
Ia menjelaskan, upaya penyelamatan pasar oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan ongkos sekitar 700 miliar dolar AS diprediksi tak akan mampu memulihkan kondisi ekonomi dalam waktu cepat. “Krisis ini bisa berlangsung hingga 2-3 tahun mendatang,” kata Paskah. “Tak mudah memulihkan kepercayaan pasar setelah krisis yang begitu parah.”
Karena itu, ia melanjutkan, tak ada jalan lain kecuali harus berwaspada sambil menyiapkan hal-hal yang diperlukan sebagai antisipasi agar dampak krisis tak terlalu banyak mengguncang perekonomian domestik. “Karena ekonomi kita selama ini banyak ditopang bujet pemerintah, angaran belanja negara inilah yang harus kita selamatakan dengan melakukan beberapa percepatan.”
Masalahnya, kata Paskah, hingga Oktober ini realisasi belanja negara masih tergolong rendah, yakni sekitar 46 persen dari alokasi dalam APBN-Perubahan 2008 sebesar Rp 989,5 triliun. “Artinya diperlukan langkah-langkah untuk membuat penyerapan anggaran menjadi lebih efektif,” ujarnya.
Salah satu langkah itu ialah usulan untuk merevisi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang mengatur mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Intinya adalah mempercepat proses tender,” Paskah memberi contoh. "Sebab dampak krisis itu mungkin akan lebih terasa pada 2009 mendatang."
Langkah lain adalah dengan mendorong aktivitas usaha kecil menengah sebagai salah satu penopang ekonomi rakyat. “Caranya dengan mengaktifkan modal ventura,” ujarnya. “Pemerintah akan mengupayakan stimulus dengan memberikan bantuan permodalan awal.” Y. Tomi Aryanto
“Cepat atau lambat krisis di Amerika itu akan berimbas terhadap perekonomian kita,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, Ahad (5/10).
Paskah menyampaikan hal itu ketika hendak menuju kediaman pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, setelah sebelumnya mengikuti rapat terbatas bidang perekonomian dengan para menteri terkait di Departemen Keuangan."Kami akan laporkan dulu ke Presiden."
Paskah meminta semua pihak tidak mencurigai kebijakan ini berhubungan dengan pemilihan umum pada 2009 mendatang. “Kami menyadari banyak orang bisa memandang dengan bias politik seperti itu,” katanya. “Tapi kami berharap kita melakukan moratorium (jeda) politik dulu lah untuk masalah ini.”
Ia menjelaskan, upaya penyelamatan pasar oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan ongkos sekitar 700 miliar dolar AS diprediksi tak akan mampu memulihkan kondisi ekonomi dalam waktu cepat. “Krisis ini bisa berlangsung hingga 2-3 tahun mendatang,” kata Paskah. “Tak mudah memulihkan kepercayaan pasar setelah krisis yang begitu parah.”
Karena itu, ia melanjutkan, tak ada jalan lain kecuali harus berwaspada sambil menyiapkan hal-hal yang diperlukan sebagai antisipasi agar dampak krisis tak terlalu banyak mengguncang perekonomian domestik. “Karena ekonomi kita selama ini banyak ditopang bujet pemerintah, angaran belanja negara inilah yang harus kita selamatakan dengan melakukan beberapa percepatan.”
Masalahnya, kata Paskah, hingga Oktober ini realisasi belanja negara masih tergolong rendah, yakni sekitar 46 persen dari alokasi dalam APBN-Perubahan 2008 sebesar Rp 989,5 triliun. “Artinya diperlukan langkah-langkah untuk membuat penyerapan anggaran menjadi lebih efektif,” ujarnya.
Salah satu langkah itu ialah usulan untuk merevisi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang mengatur mengenai prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Intinya adalah mempercepat proses tender,” Paskah memberi contoh. "Sebab dampak krisis itu mungkin akan lebih terasa pada 2009 mendatang."
Langkah lain adalah dengan mendorong aktivitas usaha kecil menengah sebagai salah satu penopang ekonomi rakyat. “Caranya dengan mengaktifkan modal ventura,” ujarnya. “Pemerintah akan mengupayakan stimulus dengan memberikan bantuan permodalan awal.” Y. Tomi Aryanto
