TEMPO Interaktif, Jakarta: Sebanyak 2.138 kendaraan dari 8.754 angkutan umum penumpang di Indonesia melakukan pelanggaran administratif dan operasional. Tangkapan itu adalah hasil operasi nasional penertiban angkutan umum secara serentak pada 21-25 Juli 2008.Kepala Bagian Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan Joko Sulaksono menjelaskan, jenis pelanggaran yang menonjol adalah angkutan umum tanpa dokumen perizinan dan penyimpangan trayek. "Juga masa uji berkala yang sudah kadaluarsa," kata dia di kantornya hari ini. Persentaase pelanggaran tertinggi di Kalimantan Tengah mencapai 54,44 persen, disusul Maluku (47,73 persen). Namun, laporan hasil operasi ini belum masuk semuanya. Masih ada pemerintah daerah yang belum mengirimkan laporan yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua.Namun dari laporan sementara ini saja, catatan pelanggaran operasi tahun ini lebih banyak dibanding tahun 2007 lalu. Hasil operasi penertiban tahun lalu, dari 3318 unit angkutan umum yang diperiksa, sebanyak 161 unit kendaraan ditemukan melakukan pelanggaran. Rinciannya, 114 unit melakukan pelanggaran izin dan sisanya pelanggaran teknis operasional.Terhadap pelanggaran yang terjadi, Joko melanjutkan, telah dilakukan tindakan hukum petugas Dinas Perhubungan setempat. Perusahaan-perusahaan otobus (PO) yang melanggar juga mendapat sanksi administratif. Khusus untuk angkutan antar provinsi, sanksi langsung dari Departemen Perhubungan.Pemeriksaan angkutan umum ini memang rutin setiap tahun. Pemeriksaan mencakup aspek administratif seperti dokumen perjalanan dan pelunasan asuransi kecelakaan. Aspek operasional juga diperiksa semisal persyaratan teknis dan laik jalan, trayek, jenis pelayanan, dan penyimpangan identitas kendaraan. Lokasi pemeriksaan secara umum di terminal-terminal, tempat wisata, dan pada ruas jalan yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.Soal pelanggaran angkutan umum ini, Ketua Bidang Angkutan dan Prasarana Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Rudi Tehamihardja mengatakan, penertiban seharusnya juga dilakukan ke regulator pemberi izin. "Kalau begini yang berdosa kesannya hanya pengusaha saja," katanya.Dia mengatakan, aturan harus ditegakkan bersama antara operator dan regulator. Soal masih banyaknya pelanggaran perizinan, menurutnya, itu disumbang masih adanya praktek pungutan dalam pengurusan. Sedangkan soal masih banyaknya kendaraan tidak laik, itu karena pendapatan tidak mencukupi.Harun Mahbub