TEMPO Interaktif, Jakarta:Pembebasan lahan untuk kepentingan umum perlu diatur dalam undang-undang. Sebab efek hukum pembebasan lahan yang saat ini diatur dalam peraturan presiden dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dinilai tidak terlalu kuat.Kepala Sub Direktorat Pengadaan Lahan Departemen Pekerjaan Umum, Wijaya Seta, mengatakan saat ini petunjuk pelaksana pengadaan lahan ada di BPN. Tapi tak semua daerah yang menerima aturan itu. “(Reaksinya) bermacam-macam, ada yang legowo dan ada yang tidak,” kata Seta di Jakarta, Rabu (2/7). Soal bentuk dan isi undang-undang itu, Seta berpendapat tak perlu berbeda dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Seta mengungkapkan beberapa kendala yang masih dirasakan tim pembebasan di lapangan, yaitu mekanisme kesepakatan harga dengan masyarakat. “Prosesnya bisa lama kalau tak tercapai harga antara apraisal dan masyarakat,” kata dia. RIEKA RAHADIANA
Berita terkait
Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear
18 jam lalu
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah.
Baca SelengkapnyaWali Kota Depok Bicara Pembebasan Lahan Warga Terdampak Banjir Kali Pesanggrahan
1 hari lalu
Bila anggaran mencukupi, Pemkot Depok akan melakukan pembebasan lahan warga terdampak banjir menggunakan anggaran belanja tambahan (ABT).
Baca SelengkapnyaBertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur
8 hari lalu
AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Baca SelengkapnyaAHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN
8 hari lalu
Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN
40 hari lalu
Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.
Baca SelengkapnyaKebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun
48 hari lalu
Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN
Baca SelengkapnyaTol IKN Seksi 6A dan 6B Masih Tersandung Pembebasan Lahan
27 Februari 2024
Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Nusantara menyebut Pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol Seksi 6A dan 6B masih terkendala pembebasan lahan.
Baca SelengkapnyaLMAN Kucurkan Rp 1,43 Trilun untuk Pembebasan Lahan di IKN, Ini Rinciannya
24 Januari 2024
LMAN sepanjang tahun 2023 telah menggelontorkan dana sebesar Rp 1,426 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaCerita di Balik Pembangunan Flyover Cisauk, Dibiayai APBD Kabupaten Tangerang Rp 200 Miliar
10 Januari 2024
Flyover Cisauk diklaim sebagai proyek jembatan layang pertama di Indonesia yang seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaKemenhub Targetkan Jalur Kereta Ganda Cicalengka Rampung Pertengahan 2024
6 Januari 2024
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub memastikan, pembangunan double track di Cicalengka rampung pada pertengahan tahun ini.
Baca Selengkapnya
