BPK Monitor Penertiban Rekening Bermasalah Pemerintah

Reporter

Editor

Selasa, 11 September 2007 04:01 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan membentuk tim guna memonitor program penertiban rekening bermasalah yang sedang dilakukan Departemen Keuangan.Pembentukan tim monitoring ini merupakan keputusan hasil pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Pimpinan BPK di Jakarta kemarin.Menurut Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan Herry Purnomo, tim dari BPK nantinya akan bersinergi dengan tim penertiban rekening di Departemen Keuangan. Tujuannya agar upaya penertiban tersebut tetap seiring dengan kebijakan-kebijakan BPK. “Tim ini akan menjadi counter part pemerintah,” katanya.Masih menjamurnya rekening-rekening liar pemerintah terus menjadi sorotan BPK dalam hasil audit pembukuan pemerintah pusat sejak tiga tahun terakhir. Hasil audit Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2006, BPK menemukan 2.396 rekening liar senilai Rp 2,7 triliun. Sebelumnya, dalam tahun buku 2005 ditemukan 1.303 rekening bermasalah senilai Rp 8,7 triliun. Direktur Pelaporan Keuangan dan Akuntansi Departemen Keuangan Hekinus Manao menambahkan dengan adanya tim monitoring dari BPK itu diharapkan proses klarifikasi penertiban rekening liar bisa lebih lancar. Sehingga, saat melakukan audit pada tahun depan, BPK tidak harus mulai dari awal lagi . “Tim itu nantinya juga bisa turun mengikuti perubahan (penggunaan rekening bermasalah) dari waktu ke waktu," katanya. Di samping itu, Hekinus melanjutkan, dengan adanya tim monitoring itu komunikasi auditor BPK dengan pemerintah bisa lebih lancar dan konstruktif. "Selama ini komunikasi di antara kami terlalu formal. Sekarang apa yang kami kerjakan mereka bisa ikuti terus." Secara terpisah, Auditor Utama BPK Soekoyo mengatakan tim monitoring terdiri dari auditor BPK yang membawahi audit berbagai kementerian dan lembaga. Menurut dia, tim monitoring juga akan memantau dan memberikan konsultasi langsung kepada tim Departemen Keuangan dalam hal memperlakukan rekening-rekening bermasalah. “Pilihannya apakah rekening tersebut ditutup, dipertahankan, atau dijadikan rekening badan layanan umum,” katanya.AGUS SUPRIYANTO
BPK

Berita terkait

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

7 hari lalu

Begini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong

Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

42 hari lalu

Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.

Baca Selengkapnya

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

45 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.

Baca Selengkapnya

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

46 hari lalu

Terkini: Prabowo Pernah Janji Bangun 3 Juta Rumah Gratis untuk Masyarakat, BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN Sejak 2022

KPU menyatakan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) unggul dalam Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

46 hari lalu

BPK Sudah Mengaudit Proyek Gerudukan IKN sejak 2022, Ini Hasilnya

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang dilakukan besar-besaran dan berkejaran dengan waktu,

Baca Selengkapnya

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

46 hari lalu

Terkini: PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, KFC dan Burger King hingga Popeyes Tebar Promo Paket Berbuka Puasa

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN dilakukan gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

46 hari lalu

Pembangunan Infrastruktur di IKN Telan Biaya Rp 68 Triliun, PUPR Mengaku Was-was dengan Audit BPK

Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) soal pembangungan Ibu Kota Nusantara atau IKN.

Baca Selengkapnya

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

46 hari lalu

PUPR Sebut Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Apa Maksudnya?

Direktur Bina Penataan Bangunan, PUPR, mengatakan pembangunan IKN dilakukan secara gerudukan dan khawatir dengan pemeriksaan BPK.

Baca Selengkapnya

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

47 hari lalu

Kasus Suap Audit di Sorong, KPK Limpahkan Berkas Perkara Tiga Pejabat BPK ke Pengadilan Tipikor

KPK telah melimpahkan berkas perkara tiga pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Papua Barat selaku penerima suap

Baca Selengkapnya

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

50 hari lalu

Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.

Baca Selengkapnya