TEMPO.CO, Jakarta -Komisi Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti kerugian berulang yang dialami PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Walhasil, Garuda masuk dalam kategori badan usaha yang tak mampu membayar dividen.
Anggota Komisi BUMN dari PDI Perjuangan, Rieke Dyah Pitaloka mengatakan pemerintah perlu menurunkan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJPU) atau airport tax yang membebani Garuda. Tarif airport tax untuk Terminal 3 Ultimate untuk penerbangan domestik yaitu sebesar Rp 130 ribu. Sementara untuk penerbangan internasional sebesar Rp 200 ribu. Seluruh penerbangan domestik Garuda kini melalui Terminal 3 Ultimate.
Patokan tersebut mengakibatkan Garuda tak mampu menurunkan tarif tiket penerbangannya. "Harga jadi lebih mahal, Garuda tidak bsa bersaing, tak bisa bayar dividen sehingga tidak bisa bayar upah. Seharusnya ini bisa kita kurangi secara bertahap," kata Rieke saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen Senayan, kemarin.
Anggota Komisi dari Partai Demokrat, Roy Suryo menilai Garuda seharusnya dapat mendulang keuntungan melebihi Singapore Airlines. Sayangnya, lanjut Roy, Garuda tak fokus menyasar pasar tertentu. "Harus jelas arahnya high class atau bawah. Mau naikkan grade tapi bukan hanya pakai Boeing 777," kata Roy.
Baca: Garuda Indonesia Rugi US$ 283,8 Juta, Ini Penjelasannya
Ia meminta Kementerian BUMN juga mengawasi pembelian pesawat yang dianggap tak efisen. Selama ini Garuda bebas memilih tipe pesawat sehingga membengkakan neraca keuangan. Penerbangan ini diharapkan mampu melayani penerbangan ke bandara kecil dengan pesawat ATR.
Garuda Indonesia termasuk 21 BUMN yang tidak mampu menyetorkan dividen lantaran mengalami kerugian selama dua tahun terakhir. Selama semester pertama 2017, kerugian perseroan mencapai US$ 283,8 juta atau setara Rp 3,77 triliun dengan kurs Rp 13.314. Di luar non recurring expense, kerugian bersih mencapai US$ 138 juta.
Direktur Utama Garuda, Pahala Nugraha Mansury mengatakan kerugian dipicu oleh kenaikan harga avtur. "Angkanya naik 36,5 persen dibanding semester pertama 2016," katanya, awal Agustus.
Pahala beralasan perusahaan perlu membayarkan biaya tax amnesty dan ongkos kasus hukum di Australia masing-masing sebesar US$ 138 juta dan US$ 8 juta. Untuk itu, perusahaan akan melakukan perbaikan rute dan optimalisasi optimalisasi anggaran. "Upaya lain adalah meningkatkan layanan digital dan sistem manajemen pendapatan," kata Pahala.
Sekretaris Kementerian BUMN Imam Putro mengatakan total kerugian 24 BUMN selama semester pertama mencapai Rp 5 triliun. Ia meyakini kerugian tak akan berulang pada semester berikutnya. "Revenue side ada di semester kedua. Makanya coba kita lihat di triwulan tiga ini."
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, mengatakan badan usaha yang merugi tak serta merta masuk kategori sakit. Garuda Indonesia tak seperti Merpati Airlines yang harus direstrukturisasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai pengganti Menteri BUMN, akan meminta Garuda dan BUMN lain yang merugi untuk memperbaiki tata kelola bisnis. "Kalau kompetisi dan efisiensi harusnya bisa diperbaiki," kata Sri Mulyani.
GHOIDA RAHMAH | VINDRY FLORENTIN
