TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang meminta pemerintah memperluas basis pajak untuk mengatasi kesenjangan ekonomi. Menurut dia, upaya mengurangi kesenjangan ekonomi memerlukan biaya besar.
"Kami mendorong pemerintah melakukan ekstensifikasi basis pajak untuk meningkatkan tax ratio. Kami yakin masih banyak cara untuk memungut pajak melalui tata cara yang lebih murah," katanya di ruang rapat paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017. Oesman memimpin sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPD dalam rangka menyambut hari kemerdekaan.
Oso, sapaan akrab Oesman, mengatakan DPD mendorong diversifikasi sumber-sumber pembiayaan domestik. Namun ia meminta diversifikasi sumber-sumber pembiayaan itu tidak menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.
Dia menilai masalah mendasar yang dihadapi Indonesia adalah kesenjangan ekonomi dan kesenjangan rasa kebangsaan. Pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun bisa dijaga di atas 5 persen. "Namun kualitas pertumbuhan masih menyisakan pekerjaan rumah yang sangat besar, yakni kesenjangan ekonomi," tutur politikus Partai Hati Nurani Rakyat itu.
Oso memuji upaya-upaya yang ditempuh Presiden Joko Widodo dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. "Seluruh rakyat di berbagai pelosok Nusantara telah merasakan hasil nyata pembangunan jalan dan infrastruktur," katanya.
Dia pun mengapresiasi tinggi upaya pemerintah untuk membangun dan mengelola kawasan perbatasan menjadi beranda terdepan yang mencerminkan wajah Indonesia yang berdaulat. "Kami berharap ke depan tidak ada lagi sejengkal tanah yang lepas dari Bumi Pertiwi," ujarnya.
Oso juga memuji langkah Jokowi dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM) dan semen di Papua, yang harganya hampir sama dengan daerah lain. "Kebijakan ini jelas sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat daerah serta sejalan dengan keinginan kita bersama," tuturnya.
Ke depan, Oso berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah kepulauan melalui regulasi, yakni dalam bentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Kepulauan. "Untuk menghilangkan kesenjangan antara daerah bercirikan daratan dengan kepulauan," ucapnya.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
