TEMPO.CO, Bogor - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meresmikan peluncuran program pembiayaan atau kredit untuk pengusaha ultra mikro, di Desa Pasir Angin, Megamendung, Bogor, Senin, 14 Agustus 2017.
Program ini menyasar kalangan pengusaha kecil yang tak terjangkau oleh perbankan karena tak memiliki aset untuk syarat agunan pinjaman, di hampir seluruh sektor seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan.
Sri Mulyani menuturkan kehadiran pembiayaan ultra mikro yang disalurkan melalui koperasi diharapkan dapat menggantikan kehadiran rentenir atau yang dalam bahasa Sunda disebut Bank Emok, sebab penawarannya datang ketika masyarakat khususnya ibu-ibu di pedesaan tengah berkumpul duduk-duduk di lantai.
Baca: Sri Mulyani Kaji Penurunan Pajak UMKM
"Jadi jangan tergiur dengan Bank Emok lagi, yang ditawarin dan dicairkannya cepat tapi pengembaliannya minta lebih tinggi, sehingga ibu-ibu kesusahan," ujar Sri Mulyani, di hadapan warga Desa Pasir Angin, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Senin, 14 Agustus 2017.
Dalam penyalurannya pemerintah menggandeng tiga perusahaan BUMN yang memiliki karakteristik pembiayaan ultra mikro, yaitu PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani, dan PT Bahana Artha Ventura.
Ketiga perusahaan itu nantinya akan menyalur pembiayaan kepada koperasi hingga kemudian diteruskan kepada pengusaha ultra mikro (end user).
Simak: Setelah Konglomerat, Giliran UMKM Ikut Amnesti Pajak
Suku bunga yang diberikan ketiga perusahaan tersebut kepada koperasi-koperasi di daerah juga dijamin Sri Mulyani lebih rendah dibandingkan dengan pasaran suku bunga mikro di perbankan konvensional, yaitu berkisar antara 2-4 persen. "Kami harap dengan suku bunga rendah itu ketika diteruskan ke masyarakat juga suku bunganya bisa lebih rendah tidak mencekik seperti rentenir yang bunganya bisa 25-10 persen bahkan."
Ketika diterapkan, rata-rata suku bunga yang dikenakan koperasi kepada masyarakat untuk pembiayaan skema kredit ultra mikro ini terpantau berkisar antara 7-15 persen. Rata-rata masyarakat meminjam ke koperasi sejumlah Rp 1-10 juta. Sri Mulyani berujar selama ini masyarakat dengan plafon pinjaman sejumlah tersebut tak tersentuh dengan pinjaman perbankan dan juga Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Rata-rata masyarakat di Megamendung berusaha di sektor pertanian dan perdagangan, seperti penjualan warung kelontong, sayur mayur, kerajinan tangan, dan makanan seperti sate kikil dan keripik pisang. Sri Mulyani berharap melalui program tersebut masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah. "Kami kumpulkan uang banyak sekali sumbangan masyarakat dalam bentuk pajak untuk dikembalikan ke rakyat untuk digulirkan lagi dananya," katanya.
Dalam program ini, masyarakat juga dimudahkan dalam proses akses persyaratan pinjaman dengan menjadi anggota koperasi simpan pinjam di daerah setempat, dan dicicil setiap minggunya untuk jangka waktu satu tahun. "Saya berharap ibu-ibu makin guyub, jadi bisa saling membantu, hubungan sosial makin kuat, peduli satu sama lain, ekonomi juga kuat," ucapnya.
Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan mencatat terdapat 61 juta usaha mikro hingga ultra mikro yang membutuhkan akses pembiayaan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah ada sebelumnya diketahui hanya dapat menangkap sekitar 17 juta pengusaha mikro, sedangkan 44 juta pengusaha ultra mikro dengan kebutuhan pembiayaan berkisar antara Rp 1-5 juta belum mendapatkannya.
Sebagai uji coba, pemerintah akan menerapkan program ini di 19 titik desa di sejumlah kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk di Desa Pasir Angin ini. Total pendanaan yang dikucurkan pemerintah pada program ini mencapai Rp 1,5 triliun dan diharapkan dapat mencakup setidaknya 300 ribu pengusaha ultra mikro.
Tak hanya pembiayaan, pemerintah juga akan menyiapkan program pendampingan untuk para pengusaha ultra mikro. Mereka diharapkan dapat membuat usaha secara berkelompok, sehingga dapat mengantisipasi tingkat kredit macet (NPL). "Kami akan dampingi dan kalau memang bagus hasilnya akan kami naikkan pendanaannya tahun depan, sehingga semakin banyak yang mendapatkan."
Bupati Bogor Nurhayanti mengatakan total terdapat 5,6 juta jiwa penduduk dengan total 434 desa/kelurahan di Kabupaten Bogor. "Khusus untuk pelaku UMKM ada sekitar hampir 710 ribu, rata-rata ibu-ibu."
Menurut dia, selama ini masyarakat banyak yang mengeluhkan masalah pembiayaan untuk UMKM. Salah satu penyebabnya adalah syarat pinjaman di perbankan yang tak terpenuhi. "Ada syarat seperti agunan jadi mereka banyak yang ke rentenir atau Bank Emok itu kemudian terjerat utang, ini bikin masyarakat tambah tidak produktif."
GHOIDA RAHMAH
