TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat penurunan jumlah laporan aduan konten negatif di internet dan media maya dari publik sepanjang tahun ini, tepatnya hingga 21 Juli 2017.
Laporan aduan itu disampaikan publik melalui pesan elektronik (email) kepada layanan pengaduan resmi Kominfo. Dukungan penangkalan konten negatif juga tampak dari penyedia layanan media sosial, internet, dan aplikasi, dengan rata-rata responsivitas melampaui 55 persen sejak tahun 2016.
"Memang tidak semua permintaan kami dipenuhi oleh mereka, tapi rata-rata di atas 55 persen," ujar Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Noor Iza, di Penang Bistro, Jakarta, Kamis, 10 Agustus 2017.
Noor menuturkan kategori konten SARA dan ujaran kebencian jumlahnya masih tinggi dibandingkan kategori pornografi, hoax, perjudian dan radikalisme serta terorisme. Adapun jumlah konten berbau SARA dan ujaran kebencian mencapai puncak tertinggi pada Januari 2017 mencapai 5.142 bersamaan dengan Pilkada DKI Jakarta, lalu perlahan menurun hingga 94 di Juli 2017.
"Namun, sempat naik lagi pada bulan April dan Mei ketika momentum Pilkada DKI Jakarta putaran dua di kisaran 1.000 an," ucapnya.
Peringkat kedua aduan tertinggi adalah konten berisikan hoax dan berita palsu, yang mencapai puncaknya pada momentum Pilkada DKI Jakarta Januari 2017 sebanyak 5.070, lalu terus menurun hingga 48 di Juli 2017. "Sedangkan, jumlah konten sarat pornografi juga menurun dari ribuan pengaduan menjadi hanya ratusan di Juli ini," katanya. Menurut Noor, masih perlu diteliti lebih lanjut apakah penurunan aduan ini sejalan dengan penurunan jumlah konten negatif di media sosial dan internet.
Noor menjelaskan konten negatif yang diadukan paling banyak di temukan di media sosial Facebook, yaitu mencapai 237 konten. Kemudian diikuti oleh Instagram 217 konten, Youtube 73 konten, Twitter 53 konten, dan Telegram 45 konten. "Selama 2017 sebanyak itu yang kita minta untuk di-take down."
Baca Juga: Kominfo Ajak Generasi Muda Jauhi Konten Negatif di Media Sosial
Menurut Noor, tidak semua permintaan take down atau pemblokiran konten itu dipenuhi oleh pihak penyedia layanan, yaitu hanya sekitar 55 persen responsivitasnya. "Ada beberapa alasan misal bagi satu atau sebagian orang konten mengganggu, tapi untuk konten publik sebenarnya nggak."
Noor mengungkapkan, dari lima penyedia layanan media sosial terbesar di Indonesia, respons Telegram tertinggi sebesar 93,3 persen untuk memblokir sejumlah konten negatif di saluran publik mereka. Namun, Telegram baru melakukan itu setelah Kominfo memblokir aplikasi mereka pada 14 Juli lalu.
Instagram, Facebook dan Youtube masuk dalam kategori penyedia layanan media sosial yang cukup baik dengan rata-rata 55 persen untuk merespons konten negatif yang tayang di aplikasi mereka. Sementara itu, Twitter baru memproses 22,5 persen dari aduan publik.
"Kami terus memantau dan tentu berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, misalnya konten radikalisme kami juga kolaborasi dengan Kepolisian," kata Noor.
GHOIDA RAHMAH
