TEMPO.CO, Makassar- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tengah berusaha menyiapkan lahan untuk penambahan lahan garam dan beras di Indonesia. Namun, tak mudah mencari lahan yang siap pakai.
"Sekarang kita itu malah kekurangan lahan karena kebanyakan lahan sudah dipakai penduduk," ujar Kalla dalam perayaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis, 10 Agustus 2017.
Sebagaimana diketahui, ekstentifikasi lahan menjadi solusi pemerintah untuk mengatasi kelangkaan garam yang terjadi akhir-akhir ini. Harapannya, dengan ekstentifikasi lahan, maka produksi garam bisa ditingkatkan dan impor garam dikurangi yang mencapai 2 juta ton pada tahun 2016.
Pemerintah menargetkan bisa membuka 15 ribu hektare lahan untuk peningkatan produksi garam. Adapun lahan yang dibidik berada di Nusa Tenggara Timur. Sejauh ini, lahan yang potensial baru di Teluk Kupang, NTT, sebesar 5 ribu hektare dan di Kabupaten Nagekeo, NTT, sebesar 1.700 hektare.
Simak Pula: Kuota Impor Garam Ditentukan Pekan Ini
Rencananya, teknologi peningkatan produksi garam dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Garam akan digunakan di lahan tidur itu. Jika sukses, dari 15 ribu hektare lahan bisa diproduksi 500 ribu ton garam.
Kalla mengatakan mencari lahan untuk ekstentifikasi itu sulit karena harus memperhatikan kondisi lingkungan hidup ke depannya. Jangan sampai pembukaan lahan malah mengurangi luas hutan secara signifikan.
"Saya rasa solusinya satu, teknologi, ilmu pengetahuan. Tidak bisa hanya perluasan lahan lagi. Kalau perluasan, habis lahan, habis hutan, habis air," ucap Kalla.
Terkait perkembangan pencarian lahan untuk garam dan kesiapan teknologi dari BPPT, Kalla mengatakan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengklaim semua siap. Namun, Kalla menyebutkan tak akan percaya sebelum melihatnya berjalan.
"Kemarin BPPT menyanggupi untuk segera meningkatkan garam sekian ton, kita tunggu hasilnya. Tadi Menko membisikkan, katanya sudah siap. Itu baru garam," ujar Kalla.
ISTMAN MP
