TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan pemerintah sudah menyelesaikan kendala pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali, agar kapal-kapal pesiar bisa lebih massif bersandar di sana. Salah satu kendalanya adalah persoalan tata ruang.
"Sudah ada surat formal dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Tata ruangnya sudah sesuai dengan peruntukannya, yaitu pelabuhan," kata Arief saat ditemui Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa, 1 Agustus 2017.
Arief menyebut permasalahan lain, seperti tarif bersandar kapal pesiar yang dianggap terlalu mahal. Ia menyatakan sudah ada surat dari Kementerian Perhubungan untuk memberi diskon kepada kapal pesiar untuk bersandar.
Arief berharap pengembangan Pelabuhan Benoa ini bisa selesai dalam jangka waktu satu tahun. Ia ingin selesai sebelum annual meeting IMF-World Bank pada Oktober tahun depan di Bali. "Sebelum pertemuan itu diharapkan sudah jadi."
Baca: Pemerintah Promosikan Kuliner Dongkrak Kunjungan Turis Denmark
Ketika ditanyakan apakah ada penolakan dari masyarakat, Arief menjawab yang dibicarakan hanyalah tentang Pelabuhan Benoa yang diperuntukkan bagi kapal pesiar. "Enggak ada. Ini bukan yang lain, ini Pelabuhan Cruise Benoa," ujarnya.
Menurut Arief, setelah semua ini selesai, pemerintah siap mengembangkan Pelabuhan Benoa agar bisa menarik lebih banyak kapal pesiar ke Indonesia. Saat ini, Pelabuhan Benoa hanya bisa menampung maksimal dua kapal pesiar.
Selain mengembangkan Benoa, ke depannya pemerintah akan mengembangkan lima pelabuhan yang bisa menjadi tempat bersandar kapal pesiar. Pelabuhan-pelabuhan yang bisa menunjang infrastruktur pariwisata itu adalah Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Soekarno-Hatta di Makassar.
DIKO OKTARA
