Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani: Pemerintah Masih Nyicil Utang Warisan Krisis

image-gnews
Sri Mulyani Indrawati. ANTARA/Ismar Patrizki
Sri Mulyani Indrawati. ANTARA/Ismar Patrizki
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga saat ini pemerintah harus membayar utang yang sempat dipinjam untuk mengatasi krisis ekonomi 1997-1998. "Sampai hari ini pemerintah masih harus nyicil 12 persen dari total utang kita. Itu warisan krisis," kata Sri Mulyani saat diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis, 27 Juli 2017.

Pemerintah harus membayar cicilan piutang kepada Bank Indonesia sekitar Rp 444,7 triliun dari total pemerintah pusat per akhir Juni sebesar Rp3.706 triliun. Pemerintah harus melunasi utang tersebut kepada Bank Indonesia. 

Baca: Saat Dilantik Jokowi Dapat Warisan Utang Rp 2.700 Triliun

Menurut Sri Mulyani, mayoritas utang pemerintah berasal dari domestik. Dengan demikian,  masyarakat dapat mendapatkan manfaat langsung dari piutang yang digunakan untuk pembangunan ekonomi. "Bunga utang sekitar Rp 150 triliun itu jatuh ke masyarakat kita sendiri, walaupun benar ada juga asing yang menginginkan surat utang kita," kata Sri Mulyani. 

Pemerintahan setelah reformasi harus terus melakukan konsolidasi fiskal. Setiap tahun pemerintah mengutak-utik anggaran untuk menutup defisit keuangan. Akibatnya pembangunan infrastruktur tak pernah menjadi perhatian utama. 

Simak: Utang Naik Rp 34 Triliun, Kemenkeu: Untuk Belanja Produktif  

Sri Mulyani mengakui utang pemerintah terus meningkat sejak 2012. Tambahan utang pada 2012-2014 mencapai Rp 609,5 triliun. Namun, piutang yang digunakan untuk pembangunan infrstruktur hanya  Rp 456,1 triliun, pendidikan sebesar Rp 983,2 triliun, kesehatan Rp 145,9 triliun, dan sisanya untuk perlindungan sosial serta dana desa.  "Tahun 1997-2012 tidak pernah investasi infrastruktur. Lalu tiba-tiba saat ekonomis stabil tahun 2017, kondisi infrastruktur kita left behind."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pada 2015-2017, tambahan utang memang melonjak hingga Rp 1.166 triliun. Utang tersebut dipakai untuk pembangunan infrastruktur yang nilainya meningkat dua kali lipat yaitu mencapai Rp 912,9 triliun. Dana pendidikan bertambah jadi Rp 1.176 triliun, dana kesehatan meninngkat menjadi Rp 262,3 triliun dan sisanya untuk perlindungan sosial, dana desa, dan dana alokasi khusus. "Itu menggambarkan utang yang sifatnya produktif. Fiskal digunakan untuk mengkompensasi pelemahan ekonomi supaya tidak terlalu menekan masyadakat. Ini counter pelemahan sehingga kita bisa menekan pengangguran."

Utang juga menjadi pilihan pemerintah untuk memperdalam pasar keuangan domestik. Kapitalisasi pasar baik dari penyerapan surat berharga negara terhadap produk domestik bruto, serta interbank landing dinilai terlalu dangkal. Selain itu, rasio penyaluran kredit perbankan Indonesia jauh di bawah Turki, Malaysia, dan Meksiko, yaitu year to date hanya 2,6 persen.  

Pemerintah berencana menambah utang baru sebesar Rp 384 triliun tahun ini untuk membiayai belanja negara yang meningkat jadi Rp2.133,2 triliun. Selain itu, pemerintah harus membayar bunga utang sebelumnya Rp 157 triliun dan tambahan pokok sekitar Rp 200 triliun. "Jadi utang bukan karena senang, tapi taktikal investment yang dibutuhkan republik," ucap mantan Direktur Bank Dunia itu. 

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan total utang luar negeri pemerintah dan swasta masih 34 persen dari produk domestik bruto US$ 1 miliar, atau lebih rendah dari patokan maksimal global sebesar 60 persen dari PDB. Nilainya saat ini mencapai US$ 334 miliar. Rasio utang hampir serupa dengan sepuluh tahun lalu, di mana total utang luar negeri sebesar US$ 141 miliar atau 32 persen dari produk domestik bruto saat itu. "Utang tak apa kalau memang ekonomi tambah besar, persentasenya masih sama ini strategi investasi pembiayaan untuk membangun ekonomi," kata Agus. 

PUTRI ADITYOWATI
 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

3 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

6 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pers: PDB Kuartal III 2023 serta Stimulus Fiskal di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin, 6 November 2023. Pemerintah menyiapkan sejumlah paket kebijakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, di antaranya bantuan pangan sampai akhir tahun dan 2024, insentif untuk sektor perumahan sampai tahun depan hingga insentif renovasi rumah bagi masyarakat miskin. TEMPO/Tony Hartawan
Alasan Kubu Anies Minta MK Hadirkan Sri Mulyani, Risma, Zulhas, hingga Airlangga

Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin meminta MK memanggil Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

16 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

1 hari lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

1 hari lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

1 hari lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.