TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menjawab kritikan Bank Dunia soal peran BUMN yang terlalu besar di proyek-proyek infrastruktur. Menurutnya, tak ada bukti yang mampu menunjukkan bahwa BUMN mencoba mengambil semua proyek-proyek infrastruktur dari peran swasta.
"Tadi dikatakan peran BUMN sangat besar. Tapi, saya menekankan, itu di mana?" ujar Rini Soemarno dengan nada gemas saat ditanya wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis, 27 Juli 2017.
Diberitakan sebelumnya, Bank Dunia menjelaskan kepada Presiden Joko Widodo Jokowi merespon dengan langsung mengundang menteri-menteri bidang ekonomi ke Istana Kepresidenan hari ini. Kepada para menteri yang datang, Jokowi menanyakan bagaimana agar peran swasta bisa diperbesar.
Menurut Rini Soemarno, BUMN banyak memegang proyek infrastruktur karena banyak membeli izin pembangunan milik swasta yang mandeg.
Rini Soemarno mencontohkan proyek tol di Jawa. Sebagian proyek tol BUMN di Jawa adalah hasil dari membeli izin milik swasta. Bila tidak diambil alih takut kebutuhan infrastruktur tak akan terpenuhi.
"20 tahun lho dipegang swasta tidak diapa-apain. Kami beli kembali, kami beli itu izin yang dikasih negara supaya Trans Jawa bisa selesai," ujar Rini Soemarno.
Rini Soemarno menambahkan pembebasan lahan juga menggunakan dana talangan, baru kemudian pemerintah membayar kepada BUMN.
Namun menurutnya, tidak menutup kemungkinan pemerintah memberikan tambahan wewenang kepada swasta. Kemungkinan, peran swasta akan dibesarkan di bagian sub kontraktor lewat skeman business to business.
"Tapi Presiden Joko Widodo mengingatkan itu, saya katakan iya pak. Saya juga minta maaf karena kami dikejar waktu. Pembebasan lahan kami harap bisa cepat supaya cashflow juga cepat," ujar Rini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan peran BUMN memang tampak besar dibandingkan swasta. Namun, hal itu bukan karena BUMN selalu membeli izin saja, tetapi juga karena swasta selektif dalam memilih proyek.
"Kalau kasih swasta, harus studi kelayakan dulu. Swasta kan gak mau kalau gak ada hitungan Internal Rate of Return (balik modal). Kalau BUMN bisa langsung
ditugaskan," ucap Darmin. Ia setuju apabila swasta dilibatkan sebagai sub kontraktor
ISTMAN MP
