Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Targetkan Defisit APBN P 2017 Sebesar 2,67 Persen

Editor

Setiawan

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berbicara dengan Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso saat akan sesi foto International Monetary Fund (IMF) Governors di rapat musim semi World Bank/IMF, Washington, 22 APril April 2017. AP/Jose Luis Magana
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, berbicara dengan Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso saat akan sesi foto International Monetary Fund (IMF) Governors di rapat musim semi World Bank/IMF, Washington, 22 APril April 2017. AP/Jose Luis Magana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah optimistis defisit anggaran dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan atau APBN P 2017 bisa ditekan pada kisaran 2,67 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, defisit anggaran dalam RAPBN P 2017, tercatat sebesar Rp 397,2 triliun, atau sebesar 2,92 persen terhadap PDB.
 
“Angka ini adalah angka yang perlu kita waspadai dan pemerintah sadar bahwa ini perlu dikendalikan,” tutur Sri Mulyani Indrawati saat menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis, 27 Juli 2017.
 
Namun kata Sri Mulyani Indrawati, dengan memperhatikan realisasi belanja negara dalam beberapa tahun terakhir, khususnya belanja Kementerian/Lembaga, Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa dengan tingkat penyerapan berkisar 95-97 persen dari pagu yang ditetapkan, maka pemerintah optimistis menargetkan outlook defisit anggaran sampai akhir 2017 pada kisaran 2,67 persen terhadap PDB.   

Selain itu, bila dilihat dari track record penyerapan dan belanja dari seluruh Kementerian/Lembaga maupun Pemda sampai dengan 2017 yaitu optimis atau kisaran rata-rata 95-97 persen, maka defisit sebesar 2,92 persen itu Insya Allah bisa ditekan pada level 2,67 persen pada akhir tahun. “Dengan demikian kita akan membukukan defisit yang lebih kecil dan oleh karena itu tambahan utang akan bisa ditekan,” kata Sri Mulyani Indrawati.
 
Sri Mulyani Indrawati menambahkan, terkait defisit di angka 2,92 persen terhadap PDB itu, pihaknya telah mengkomunikasikannya terutama kepada semua stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap outlook APBN, dengan menunjukkan track record baik dari sisi belanja Kementerian/Lembaga maupun di daerah.

Simak Pula: Sri Mulyani Kebut Pembahasan APBN Perubahan 2017

“Kami bisa meyakinkan bahwa defisit masih bisa dikurangkan atau dikendalikan pada level 2,67 persen. Itu suatu pembahasan berdasarkan sifatnya yang sudah pernah terjadi,” ucap  Sri Mulyani Indrawati.
 
Menurut Sri Mulyani Indrawati,  jika dilihat track record Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam 10 tahun terakhir, pola itu sangat bisa terlihat. Yakni penerimaan dari sisi perpajakan akan baik, dan bea cukai akan dipacu sesuai target yang disepakai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tergantung dengan outlook pada sektor mineral, minyak, gas, batu bara yang merupakan sektor-sektor yang memiliki konstribusi. “Kami berharap bahwa BUMN tetap jalankan fungsi dengan baik sehingga bisa berkontribusi terhadpa deviden.”  
 
Sebagai informasi, APBN P tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 2.133,3 triliun dan diperkirakan outlooknya sebesar Rp 2.098,0 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.367,0 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 766,3 triliun, atau meningkat Rp 1,4 triliun dari alokasinya dalam APBN 2017.
 
APBN P 2017 yang disepakati DPR dan pemerintah memutuskan bahwa pendapatan negara dan dana hibah disepakati sebesar Rp 1.736,1 triliun atau lebih tinggi Rp 21,9 triliun dari APBN 2017, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.472,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 260,2 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 3,1 triliun.
 
Adapun langkah-langkah untuk mencapai target penerimaan perpajakan di sisa 2017 antara lain melalui pengawasan ekstra, penagihan dan penegakan hukum, dengan tetap mendukung terwujudnya iklim investasi dan perbaikan dunia usaha. Selain itu, persetujuan yang telah diberikan DPR atas Perppu Automatic Exchange of Information (AEoI) atau Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan  juga memberi ruang yang lebih luas bagi pemerintah guna memanfaatkan era keterbukaan informasi dalam rangka mengejar target pajak.
 
DESTRIANITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

19 menit lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin, 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Jawaban Ketua MK Saat Kubu Anies dan Ganjar Minta Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kedua tim hukum dari paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud sama-sama meminta MK untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres.


Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

9 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat ditemui usai buka puasa bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Sri Mulyani soal Diajukan jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK

Nama Menteri Keuangan Sri Mulyani diajukan untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.


Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

19 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Bos Freeport Temui Presiden Jokowi di Istana

Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024.


Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

19 jam lalu

Pegawai membantu wajib pajak melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak secara online melalui e-Filling di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 31 Maret 2023. Kementerian Keuangan telah menerima 11,39 juta Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga pukul 09.00 WIB dan angka tersebut diprediksi masih akan bertambah hingga batas pelaporan SPT Tahunan berakhir yakni 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.


Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

19 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kunjungan dari CEO Freeport-McMoran Richard Adkerson. Instagram
Sri Mulyani Bertemu Bos Freeport di Kantornya, Bahas Ekonomi Global hingga Kabar Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Bos Freeport pada Rabu kemarin. Ia mendiskusikan banyak hal, mulai dari perekonomian global hingga kabar pensiun.


Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

19 jam lalu

Ilustrasi Pajak. shutterstock.com
Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

22 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

23 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

2 hari lalu

Bea Cukai Kembali Tegaskan Aturan Barang Bawaan dari Luar Negeri
Viral Barang Bawaan Penumpang ke Luar Negeri Harus Dilaporkan, Ini Bunyi Peraturannya

Barang bawaan penumpang ke luar negeri harus dilaporkan agar sekembalinya ke Tanah Air tidak kena pajak impor. Ini bunyi peraturannya.