TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2017 mencapai 23,3 juta orang. Untuk target kepesertaan tahun ini mencapai 25,3 juta. Sedangkan untuk dana pengelolaan, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan tahun ini mencapai Rp 296 triliun.
“Tapi hingga Juni 2017 sudah mencapai Rp 288 triliun. Bulan Juli sudah hampir mendekati Rp 300 triliun,” kata Agus Susanto, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, saat meresmikan gedung baru BPJS Ketenagakerjaan Tegal, Senin, 24 Juli 2017.
Simak: Triwulan Pertama 2017, Kiriman Uang TKI dari NTB Rp 347,9 Miliar
BPJS Ketenagakerjaan mulai melayani tenaga kerja Indonesia (TKI) pada Agustus 2017. Agus mengatakan pelayanan tersebut diberlakukan untuk TKI yang akan berangkat ke luar negeri mulai 1 Agustus 2017.
"Untuk yang sudah berada di luar negeri masih menggunakan asuransi konsorsium," kata Agus, Senin.
Menurut Agus, pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kepada TKI sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Hal itu seiring dengan berakhirnya kontrak dengan asuransi konsorsium pada 31 Juli 2017. “Kami sudah mempersiapkan selama satu tahun sebelumnya. Kami intens melakukan pembahasan dengan kementerian terkait,” ujarnya.
Secara teknis pelaksanaan, pelayanan untuk TKI ini hampir sama dengan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan pada umumnya, yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK), dan jaminan hari tua (JHT). “Prioritas untuk TKI itu jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Untuk JHT itu opsional,” kata Agus.
Terkait dengan database TKI, saat ini BPJS Ketenagakerjaan akan bekerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). “Jadi secara teknis operasional tidak berpindah dari apa yang dilakukan sekarang. Kami bekerja sama dengan BNP2TKI untuk input data,” tuturnya.
MUHAMMAD IRSYAM FAIZ
