TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ikut angkat suara soal kasus dugaan pengoplosan beras dan praktik kartel oleh PT Indo Beras Unggul yang diungkap Kepolisian pekan lalu. Kepada awak media, Khofifah mengaku mengajak Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mengatur kembali tata niaga beras.
"Tadi saya sampaikan ke Pak Mentan bahwa kita butuh regulasi apakah beras varietas IR64 harus terserap Bulog semua," ujar Khofifah saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 24 Juli 2017.
Baca: Pemerintah Isyaratkan Hapus Klasifikasi Beras Premium dan Medium
Seperti diberitakan, beras jenis IR64 tengah menjadi sorotan dalam kasus pengoplosan yang diduga dilakukan PT Indo Beras Unggul. Beras jenis medium itu dioplos menjadi beras premium agar dapat dijual dengan harga tiga kali lipat.
Kepolisian menyebut beras IR64 sebagai beras subsidi. Padahal, tidak semua beras IR64 adalah beras yang secara keseluruhan bisa disebut subsidi walaupun benih dan pupuknya mendapatkan subsidi pemerintah. Umumnya, hanya beras IR64 yang diserap Bulog saja yang bisa disebut sebagai beras subsidi atau beras rastra (keluarga sejahtera) karena dipatok dengan harga terjangkau yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan rentan miskin.
Menurut Khofifah, regulasi tata niaga beras bisa mengatasi kesalahpahaman itu ke depannya. Misalnya bisa diatur agar semua beras jenis IR64 diserap Bulog agar tak ada lagi pemahaman beras IR64 subsidi dan non-subsidi.
"Mentan yang lebih tahu. Jadi, belum ada regulasi subsidi benih, subsidi pupuk, berapa persen mekanismenya. Ini penting untuk dirumuskan regulasinya," ujar Khofifah.
Baca: Temuan Beras Premium Palsu, Darmin Ingin Proses Hukum Berjalan
Khofifah menambahkan hal ini juga bisa berlaku untuk semua beras yang sebagian unsurnya disubsidi pemerintah.
ISTMAN MP
