Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Isyaratkan Hapus Klasifikasi Beras Premium dan Medium  

Editor

Setiawan

image-gnews
Beras oplosan yang ditemukan saat penggerebekan oleh Polda Metro Jaya. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Beras oplosan yang ditemukan saat penggerebekan oleh Polda Metro Jaya. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.COJakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman memberi sinyal klasifikasi beras premium dan medium akan dihilangkan. Hal ini menyusul kasus dugaan beras oplosan yang dijual dengan harga premium oleh PT Info Beras Unggul, Bekasi, Jawa Barat.

Baca: Temuan Beras Premium Palsu, Darmin Ingin Proses Hukum Berjalan

"Tunggu saja (ihwal klasifikasi beras). Kami akan komunikasi dengan semua pihak. Selama ini ada aturan yang menyatakan ini premium, ini medium," ujar Amran saat dicegat di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 24 Juli 2017.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mabes Polri dan Kementerian Pertanian  baru saja mengungkap dugaan pengoplosan atau pemalsuan beras medium menjadi beras premium yang dilakukan PT Info Beras Unggul (IBU). Hal itu terungkap dalam penggerebekan yang dilakukan pada Kamis pekan lalu.

Dalam penggerebekan itu, Satgas Pangan berhasil mengamankan 1.162 ton beras jenis IR64 yang akan dioplos menjadi beras premium. Adapun setelah dioplos, beras IR64, yang aslinya masuk kategori medium, rencananya akan dijual dengan harga berkali-kali lipat (seperti premium).

Sebagai acuan, harga beras IR64, berdasarkan data Kementerian Pertanian, adalah Rp 6.000 hingga Rp 7.000 per kilogram. Sementara itu, harga beras premium di pasar sekitar Rp 20 ribu per kilogram.

Menurut Amran, hampir semua beras yang ada di pasar merupakan jenis yang sama. Jenis beras IR64 tidak berbeda dengan jenis Ciherang dan Inpari dengan kandungan gizi yang tak jauh berbeda. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Amran bahkan mengklaim 90 persen kandungan beras-beras beredar di pasar itu sama. Namun harganya menjadi berbeda-beda setelah diolah dan dikemas ulang. Ini yang membuat harga beras jauh lebih mahal.

Selain menghilangkan klasifikasi, Amran mengatakan, pemerintah akan memotong rantai pasok. Solusi ke depannya adalah memperpendek rantai pasok bersama Satgas Pangan, Kementerian Perdagangan, dan BUMN. "Agar petani untung, pengusaha untung, konsumen pun tersenyum," ujar Amran.

Saat ditanya bagaimana pemerintah akan menjelaskan ke pasar bila klasifikasi beras dihapus, Amran meminta media bersabar karena diskusi dengan pejabat dan stakeholder terkait akan segera dilakukan. "Kita cari mana regulasi terbaik." 

Baca: Beras Subsidi Dioplos, Mentan: Kami Berupaya ... 

Amran paham harga beras berpengaruh banyak terhadap kesejahteraan petani. Namun beras juga mempengaruhi hajat hidup orang banyak. 

ISTMAN M.P.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

10 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

16 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

22 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

5 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.


Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

9 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Mentan Pastikan Sri Mulyani Segera Keluarkan Surat Keputusan Tambahan Pupuk Subsidi

Mentan Amran Sulaiman memastikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal segera mengeluarkan SK soal tambahan pupuk subsidi sebanyak 9,55 juta ton.


Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

9 hari lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bakal melakukan pompanisasi pada 500 ribu hektare lahan tadah hujan di Pulau Jawa.


Putra Sulung Menteri Pertanian Amran Sulaiman Lolos ke Senayan dengan Suara Tertinggi

14 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Bengkulu di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. KPU RI menargetkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai sebelum 20 Maret 2024.  TEMPO/Subekti.
Putra Sulung Menteri Pertanian Amran Sulaiman Lolos ke Senayan dengan Suara Tertinggi

Putra sulung Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, dipastikan lolos ke Senayan dengan perolehan suara tertinggi.


Mentan Amran Khawatir Produksi Padi Februari Anjlok: Ini Menjadi Darurat Pangan

15 hari lalu

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan kepada sejumlah pewarta usai membuka kegiatan Jambore Penyuluh Pertanian Nasional 2023 di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Senin, 6 November 2023. ANTARA/Moh Ridwan
Mentan Amran Khawatir Produksi Padi Februari Anjlok: Ini Menjadi Darurat Pangan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman khawatir soal hasil produksi beras sepanjang Juni hingga Oktober 2024. Kenapa?


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

27 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.


Jokowi Tambah Kuota Pupuk Subsidi jadi 9,5 Juta Ton, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Cukup

29 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam peresmian pabrik amonium nitrat milik PT Kaltim Amonium Nitrat, joint venture PT Dahana dan PT Pupuk Kaltim, di Kota Bontang, Kalimantan Timur pada Kamis, 29 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Jokowi Tambah Kuota Pupuk Subsidi jadi 9,5 Juta Ton, Pupuk Indonesia Pastikan Stok Cukup

PT Pupuk Indonesia alias PIHC angkat bicara soal penambahan kuota pupuk subsidi pada tahun ini menjadi 9,5 juta ton dari sebelumnya 4,7 juta ton.