Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Produksi Padi Indonesia Lebih Mahal 2,5 Kali Lipat dari Vietnam

image-gnews
TEMPO/Wahyu Setiawan
TEMPO/Wahyu Setiawan
Iklan

TEMPO.CO, Karawang - Biaya produksi pertanian seperti padi, yang masih mahal menjadi ganjalan pemerintah dalam mencapai target lumbung pangan dunia di tahun 2024. Ongkos produksi padi di Indonesia misalnya masih cukup tinggi di Asia melampaui Vietnam, Thailand, Cina dan India.

Ketua umum kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun International Rice Research Institute (IRRI), ongkos produksi padi di Indonesia pada tahun 2016 - 2017 lebih mahal dibanding Thailand, Vietnam bahkan India dan Cina.

"Indonesia lebih mahal 2,5 kali lipat dibanding Vietnam," kata Winarno saat seminar peningkatan produktivitas padi di PT Pupuk Kujang Cikampek, Kamis, 20 Juli 2017.

Simak: Jokowi Beri Tips NTB Jadi Produsen Utama Beras

Winarno mengatakan, ongkos produksi padi di Indonesia mencapai Rp 4.079 per kilogram. Jauh melampaui Vietnam yang hanya Rp 1.619 per kilogram. Indonesia juga melampaui Thailand dengan Rp2.291 per kilogram, India Rp 2.306 per kilogram bahkan Cina Rp 3.661 per kilogram.

Meski pada 2017 pemerintah bisa menurunkan ongkos produksi padi hingga Rp 3.400 per kilogram, Winarno menilai hal itu belum bisa mensejahterakan petani.

"Bila dibandingkan dengan harga pokok penjualan padi yang mencapai Rp 3.700, tentu keuntungan petani sangat kecil. Hanya Rp 300 per kilogram," kata Winarno.

Menurut Winarno, jika Indonesia tidak bisa menekan biaya produksi padi yang tinggi, pasar dalam negeri akan dimasuki produk negara lain. "Beras kita lebih mahal dari mereka sehingga prodak mereka banyak masuk ke kita. Beras Vietnam misalnya pernah membanjiri Indonesia secara legal bahkan ilegal," kata Winarno.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Winarno mengatakan untuk melawan serbuan beras asing tersebut, petani Indonesia perlu bertani secara efektif dan meninggalkan cara tanam yang mahal.

Berdasarkan riset yang dilakukan KTNA, yang kerap membuat ongkos produksi padi di Indonesia mahal adalah cara penggunaan air sawah dan cara membasmi hama. Menurut Winarno petani Indonesia harus mulai meninggalkan kebiasaan menggenangi sawah secara berlebihan. Ia menyarankan para petani meniru sistem tanam di Jepang yang hanya menggunakan sedikit air di sawah.

"Menggenangi sawah dengan air itu biayanya mahal, apalagi di musim kemarau, ongkos pompa air merepotkan," ungkap dia. "Padahal di Jepang tidak pernah sawah tergenang. Sawah di sini kelebihan air," kata dia.

Hal lain yang membuat mahal adalah penggunaan bahan kimia untuk membasmi hama. Winarno menyarankan para petani menggunakan teknologi refogia untuk membasmi hama.

Refogia adalah menanami bunga berwarna - warni di pematang sawah. "Bunga - bunga itu akan menjadi tempat hidup predator alami hama. Serangga di bunga secara alami akan memakan hama padi," kata dia.

HISYAM LUTHFIANA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

1 hari lalu

Adc. Mentan, Panji Hartanto, memberikan keterangan dalam sidang lanjutan untuk tiga terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementan RI, Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI, Muhammad Hatta, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 17 April 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi Adc. Mentan, Panji Hartanto, yang telah mendapat perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK untuk ketiga terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

18 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.


Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

22 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (kanan) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi


KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

22 hari lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

22 hari lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

26 hari lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Firli Bahuri Masih Belum Ditahan Meski Sudah Ditetapkan Tersangka, Berikut Kronologi Kasusnya

Mengapa Firli Bahuri tak kunjung ditahan meski telah berstatus tersangka? Koordinator MAKI sebut, ini terkendala pangkat Firli yang lebih tinggi.


Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

31 hari lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Mentan Galakkan Pompanisasi 500 Ribu Hektare di Jawa, Siapkan Anggaran Rp 5,8 Triliun

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bakal melakukan pompanisasi pada 500 ribu hektare lahan tadah hujan di Pulau Jawa.


Sawah di Pangkep Sulawesi Selatan Terancam Gagal Panen, Petani: Biaya yang Sudah Dikeluarkan Rp 5 Juta

39 hari lalu

Petani memanen padi di persawahan yang terendam banjir di Desa Wates, Undaan, Kudus, Jawa Tengah, Jumat 3 Maret 2023. Menurut data BPBD setempat, sebanyak 2.216 hektare sawah di lima kecamatan di wilayah itu terdampak banjir sehingga sebagian petani gagal panen, sementara harga gabah di wilayah tersebut turun dari Rp5.300 per kilogram menjadi harga paling rendah mencapai Rp2.500 per kilogram akibat kualitas padi yang menurun akibat terendam banjir. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Sawah di Pangkep Sulawesi Selatan Terancam Gagal Panen, Petani: Biaya yang Sudah Dikeluarkan Rp 5 Juta

Padi di Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan (Pangkep) terancam gagal panen. Musababnya , sawah para petani digenangi air setinggi dada orang dewasa.


Solihin GP Penggagas Tanam Padi Gogo Rancah: Kalau Gorah Gagal, Saya Siap Dilinggis

43 hari lalu

Tokoh Jawa Barat Solihin Gautama Purwanegara alias Mang Ihin. (ANTARA)
Solihin GP Penggagas Tanam Padi Gogo Rancah: Kalau Gorah Gagal, Saya Siap Dilinggis

Solihin GP penggagas sistem tanam padi gogo rancah untuk mengatasi krisis pangan. Apa itu gogo rancah?


Kementan Targetkan Penanaman Tumpang Sari Padi Gogo Seluas 500 Ribu Hektare di Lahan Sawit

45 hari lalu

Petani menanam bibit padi di lahan persawahan desa Putukrejo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa, 27 Desember 2022. Penggilingan Jawa Timur pada awal Desember 2022 lalu juga menyatakan siap memasok beras ke Bulog sebanyak 42,1 ribu ton. TEMPO/Imam Sukamto
Kementan Targetkan Penanaman Tumpang Sari Padi Gogo Seluas 500 Ribu Hektare di Lahan Sawit

Kementerian Pertanian atau Kementan menargetkan penanaman padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa seluas 500 ribu hektare.