TEMPO.CO, BALIKPAPAN – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menginstruksikan agar Kalimantan dan seluruh daerah lainnya berhenti mengekspor komoditas dalam bentuk mentah (raw material). Dia meminta potensi sumber daya alam itu diolah terlebih dulu agar memiliki nilai tambah.
“Penghiliran itu mutlak. Kita enggak boleh lagi ekspor raw material, harus dilihat lagi value added-nya,” kata Luhut saat menyampaikan hasil rapat koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia, di Balikpapan, Kalimantan Timur, kutip Koran Tempo edisi Sabtu 15 Juli 2017.
Luhut menjelaskan, penghiliran dapat dilakukan terhadap seluruh komoditas, mulai dari batu bara hingga kelapa sawit. Dia mencontohkan, potensi kelapa sawit di Kalimantan yang mencapai 32 persen dari porsi nasional, dengan luas lahan sekitar 11 juta hektare dan produksi sebanyak 40 juta ton.
“Masak kita cuma mau pabrik CPO? Kita mau turunannya, dan semua terintegrasi,” ia menegaskan. Ia menambahkan, penghiliran juga akan meningkatkan keuntungan bagi petani hingga pengusaha atau investor, dengan imbal hasil yang lebih baik.
Luhut menyebutkan pemerintah saat ini tengah berfokus melakukan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah Kalimantan. Tujuannya, agar wilayah ini tidak terlalu bergantung pada komoditas. Ia menyebutkan, Kalimantan Utara, misalnya, bisa memaksimalkan potensi sumber daya listrik sebesar 9.000 megawatt.
“Kalau itu terintegrasi angkanya akan sangat besar. Kaltara (Kalimantan Utara) bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi sentra ekonomi,” kata dia. Pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur dasar yang mendorong upaya tersebut, seperti pelabuhan dan kawasan industri khusus. “Kami akan buktikan, dalam tiga bulan ke depan, setidaknya kalian akan lihat kemajuan atau progresnya.”
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak memastikan pemerintah Kalimantan Timur berkomitmen melakukan penghiliran seperti yang diminta pemerintah pusat. Ia menyebutkan, Kalimantan Timur memiliki sekitar 3 juta hektare lahan sawit. Namun hingga kini lahan tersebut baru sebatas menghasilkan minyak sawit mentah atau CPO.
“Ke depan kami berharap bisa penghiliran, jadi penghasil minyak goreng dan margarin, batu bara, juga dibikin pabrik pupuk dan NPK,” kata Awang. Adapun untuk sumber daya minyak dan gas, dia mengatakan, kilang minyak di Bontang akan tetap dibangun. Awang memastikan pemerintah daerah akan menyiapkan lahan untuk menjaga agar upgrading kilang di Balikpapan terlaksana sesuai dengan target.
Sebagai infrastruktur pendukung, dia mengatakan, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat akan mengembangkan Pelabuhan Internasional Maloy di Kalimantan Timur. Selanjutnya, pemerintah berencana membuat kawasan ekonomi khusus di daerah tersebut. “Ini bisa menjadi daya tarik bagi investor,” ujar dia.
GHOIDA RAHMAH (BALIKPAPAN) | RETNO S
