Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Harga Anjlok, Petani Salak Pondoh di Sleman Menjerit  

image-gnews
Salak pondoh. TEMPO/Suryo Wibowo.
Salak pondoh. TEMPO/Suryo Wibowo.
Iklan

TEMPO.CO, Sleman - Hampir seratus petani salak pondoh yang bergabung dalam Paguyuban Salak Wonokerto Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mendatangi Kantor Bupati Sleman, Selasa, 11 Juli 2017.

Mereka mengeluhkan harga produksi salak mereka yang menurun drastis, terutama menjelang Lebaran 2017 lalu hingga saat ini.  “Kami minta pemerintah mengatur harga terendah salak di pasaran,” kata Ketua Paguyuban Petani Salak Wonokerto yang juga Kepala Desa Wonokerto Tomon Haryo Wirosobo dalam orasinya di hadapan sejumlah pejabat Pemerintahan Sleman dan petani salak di Pendapa Kantor Bupati Sleman, Selasa, 11 Juli 2017.

SIMAK: Dampak Larangan Cantrang Menurut Menteri Luhut

Dia memaparkan, Lebaran lalu, harga salak dari petani anjlok hingga Rp 1.500 per kilogram dari harga yang diharapkan mencapai Rp 2.500 – Rp 3.500 per kilogram. Bahkan harga salak per 11 Juli 2017 hanya berkisar Rp 1.700 – Rp 2.000 per kilogram dari petani. Sedangkan harga jual dari pengepul atau pedagang kepada konsumen mencapai Rp 7.000 – Rp 12.000 per kilogram.

Padahal petani salak yang berada di lereng Gunung Merapi sisi barat itu tengah panen raya. Luas lahan kebun salak di sana mencapai 634,5 hektare dengan jumlah petani 3.141 orang yang merupakan warga Wonokerto yang mayoritas menggantungkan hidup dari kebun salak.

“Itu hanya cukup untuk mengganti ongkos produksi. Petani salak belum bisa menikmati hasil yang mewah dari panennya,” kata Tomon.

Selain ada aturan harga terendah salak, petani juga meminta agar pemerintah memberikan fasilitas dan pendampingan petani salak dengan berbagai produk olahan, serta pemasaran salak dan produk-produk olahannya.

Mengingat Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertaniaan, Pangan, dan Perikanan Sleman Edi Sri Harmanto saat menemui para petani meminta petani salak pondoh lebih kreatif dengan tidak hanya menjual salak saja, melainkan membuat dan menjual produk olahan, seperti keripik salak, sirup salak, ataupun manisan salak.

“Kami tak masalah dengan olahan salak. Tapi kami kesulitan mengurus legalisir PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga). Jadi harus difasilitasi,” kata salah satu petani salak Sunarjo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Edi juga meminta hasil panen salak petani lebih ditingkatkan kualitasnya menjadi berkualitas minimal B. Lantaran kualitas tersebut banyak dicari suplier pasar-pasar modern. "Saat panen dalam kondisi 85 persen masak, biar awet,” kata Edi.

Namun Sunarjo membantah. Dia menyatakan hasil panen salak petani Wonokerto bagus dengan capaian tingkatan A dan B. “Kami menduga ada permainan harga di tingkat pedagang,” kata Sunarjo.

SIMAK: Muliaman Hadad Beri 'Salam Perpisahan' ke Jokowi  

Menurut Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sleman Tri Endah Yitnani, harga salak pondoh dari petani yang anjlok itu karena truk-truk pengangkut barang dilarang beroperasi sejak H-7 hingga H+7 Lebaran. Padahal selain dipasarkan di wilayah DIY, salak-salak pondoh tersebut juga dipasarkan hingga ke Jakarta dan Medan.

Tak hanya Wonokerto, salak-salak pondoh di wilayah Sleman lainnya juga diekspor ke Kamboja sebanyak 5,5 ton dua kali dalam sepekan dan 1,5 ton ke Cina sekali dalam sepekan.

Dia pun membenarkan hingga saat ini pemerintah Sleman belum mempunyai aturan penetapan harga terendah salak pondoh sebagaimana diterapkan pada penjualan elpiji. “Jadi perlu ada pembicaraan dengan pengepul dan pedagang dulu,” kata Tri.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah Sleman Sumadi menyatakan akan mempelajari tuntutan para petani salak. Khususnya berkaitan dengan tuntutan adanya penetapan harga terendah salak serta pemberian fasilitas dan penampingan dalam pengolahan serta pemasaran salak dan produk olahannya. 

PITO AGUSTIN RUDIANA

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

1 hari lalu

Presiden RI Jokowi (tengah mimbar) didampingi Menteri Pertanian, Bupati Sigi dan Gubernur Sulawesi Tengah meresmikan rehabilitasi dan rekonstruksi Bendung D.I Gumbasa dengan membunyikan sirene secara bersama-sama. (ANTARA/Moh Salam)
Jokowi Resmikan Rehabilitasi Bendungan dan Irigasi Gumbasa, Nilainya Mencapai Rp 1,25 Triliun

Jokowi pada hari ini meresmikan bendungan dan daerah irigasi Gumbasa di Kabupaten Sigi, Sulteng yang telah direhabilitasi dan direkonstruksi.


Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

2 hari lalu

Petani memanen padi di Padangan, Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis 7 Maret 2024. Sekitar 20 hektare lahan pertanian di kawasan itu terdampak banjir akibat tanggul waduk jebol. ANTARA FOTO/Muhammad Mada
Guru Besar Unpad Ajarkan Empat Metode Pemberantasan Gulma Tani, Mana yang Paling Efektif?

Guru Besar Unpad memaparkan sejumlah metode pemberantasan gulma di lahan tani. Pemakaian hebrisida efektif, namun berisiko.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

10 hari lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

13 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Erina Gudono Dijagokan Gerindra Jadi Calon Bupati Sleman, Ini Profil Kabupaten Sleman

15 hari lalu

Petugas berjaga saat penutupan Candi Prambanan di Klaten, Jawa Tengah, Senin, 11 Maret 2024. Pengelola Taman Wisata Candi Prambanan dan Ratu Boko melakukan penutupan Candi Prambanan selama 24 jam sebagai penghormatan kepada seluruh umat Hindu yang merayakan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1946. ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
Erina Gudono Dijagokan Gerindra Jadi Calon Bupati Sleman, Ini Profil Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman adalah wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain panorama, Kabupaten Sleman juga kaya akan warisan budaya yang menakjubkan.


Jika Erina Gudono Maju Pilkada 2024, Bisakah Ulangi Sukses Menantu Jokowi Lainnya, Bobby Nasution Wali Kota Medan?

16 hari lalu

Beberapa waktu lalu, anak bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan kekasihnya, Erina Gudono mengunggah foto prewedding di akun Instagram masing-masing. Keduanya menjalani sesi foto prewedding dengan berbagai konsep, salah satunya mengenakan jersey di Stadion Manahan, Solo. Nomor punggung yang dipakai keduanya pun sempat menjadi pertanyaan. Netizen menduga nomor punggung itu menunjukkan tanggal pernikahan mereka, yaitu 10 Desember. Instagram
Jika Erina Gudono Maju Pilkada 2024, Bisakah Ulangi Sukses Menantu Jokowi Lainnya, Bobby Nasution Wali Kota Medan?

Erina Gudono, istri Kaesang sebagai salah satu kandidat calon Bupati Sleman dalam Pilkada 2024 dari Partai Gerindra. Ulangi menantu Jokowi di Medan?


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

23 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

34 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.


Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

40 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keenam kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Menteri Hadi Tjahjanto Serahkan Sertifikat Hasil Program Konsolidasi Tanah Non Pertanian

Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto menyerahkan 205 sertifikat tanah hasil program Konsolidasi Tanah Non Pertanian.


Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

42 hari lalu

Pemandangan sawah daerah Rorotan di tengah ibu kota, Jakarta, Rabu, 1 November 2023.  Lahan tersebut merupakan lahan beberapa perusahaan salah satunya yaitu PT. NUSA Kirana. RE dan beberapa lahan milik warga setempat. TEMPO/Magang/Joseph.
Beras Langka, Mengapa Pegiat Lingkungan Menilai Ada Masalah Tata Kelola Lahan Pertanian?

Seretnya produksi beras diduga akibat kebijakan regulator yang condong mengutamakan ekstensifikasi lahan pertanian, misalnya food estate.