TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno berharap bisa menjalin komunikasi dan kerjasama yang lebih baik dengan Komisi BUMN (Komisi VI) Dewan Perwakilan Rakyat, pasca Ramadan ini.
"Semoga kita bisa saling memaafkan. BUMN kan mitra DPR. Harapannya, komunikasi tetap baik," kata Rini pada open house Idul Fitri, Minggu, 25 Juni 2017, di kediamannya, Taman Patra V, Jakarta Selatan.
Rini bersyukur, meskipun dirinya dilarang menghadiri rapat dengan DPR, hubungan komunikasi antara deputi-deputi Kementerian BUMN dan juga para direksi BUMN dengan Komisi VI berjalan dengan lancar. "Itu saya ikuti terus dan alhamdulillah lancar," tutur Rini.
Menteri BUMN Rini Soemarno dilarang mengikuti rapat bersama DPR sejak Rapat Paripurna DPR pada Desember 2015 menerima rekomendasi Pansus Angket Pelindo II.
Salah satu rekomendasi pansus adalah meminta Presiden Joko Widodo memberhentikan Rini. Pasalnya, Pansus Pelindo II menganggap Rini dan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino melanggar konstitusi dalam perpanjangan kontrak pengelolaan PT Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH).
Sejak saat itu, Presiden Jokowi mengutus Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk hadir dalam rapat kerja dengan Komisi BUMN DPR. Setelah Bambang menjadi Kepala Bappenas, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menggantikan Rini.
ANGELINA ANJAR SAWITRI
