TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Emma Sri Martini mengatakan skema pembiayaan proyek kereta ringan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi belum rampung dibahas lantaran data yang dibutuhkan belum lengkap.
“Karena Adhi Karya masih berproses, KAI masih berproses, Kemenhub dengan konsultannya kan juga masih berproses untuk verifikasi capex (capital expenditure). Kami tunggu dulu prosesnya, konsolidasi dulu, verifikasi, sinkronisasi, dan integrasi prasarana dan sarana itu dulu,” ujar Emma di gedung Kementerian Koordinator Kemaritiman, Selasa, 20 Juni 2017.
Baca: PT SMI Targetkan Komitmen Pembiayaan Infrastruktur Rp 66 T
Dari proses itu, kata Emma, barulah capex atau biaya modal (capital expenditure) dan opex atau biaya operasi (operational expenditure) diketahui dan dapat dibuat model finansial. Tidak berhenti di situ, dari perhitungan itu, besaran subsidi dapat ditentukan.
“Nanti bisa tahu dengan asumsi yang digunakan, ridership-nya berapa, kemudian nanti subsidi yang diperlukan apa saja, di samping kalau dari Kemenkeu kan sudah lengkap ya, mulai PMN (penyertaan modal negara), penjaminannya, kemudian nanti dari mekanisme subsidinya yang sedang dikoordinasikan dengan Kemenkeu,” ucap Emma.
Baca: Pendanaan LRT Jabodebek, SMI Siap Kredit Sindikasi ...
Sebelumnya, pemerintah menugasi Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menghitung skema pembiayaan light rail transit (LRT) secara tepat. Penugasan kepada SMI juga untuk melegalkan perhitungan itu. "Jadi Pak Menhub meminta Bu Menkeu memberikan penugasan kepada PT SMI untuk melegalkan hitungan ini semua," ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono pada Mei lalu.
Selama ini, menurut Prasetyo, perhitungan mengenai skema pembiayaan LRT belum bersifat formal. Dari hitungan SMI diharapkan tidak ada kenaikan nilai biaya dari proyek itu. "Malah maunya dikurangi. Makanya ini dievaluasi," ujarnya. Prasetyo mengatakan perhitungan ditargetkan dapat rampung pada Juli atau Agustus 2017.
CAESAR AKBAR | SETIAWAN ADIWIJAYA
