TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Emiten Indonesia berharap Wimboh Santoso segera mengkaji ulang sejumlah peraturan pasar modal setelah dilantik menjadi Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nanti. Ketua Umum Asosiasi Emiten Indonesia Fransiscus Welirang mengatakan aturan pungutan dalam industri pasar modal menimbulkan diskriminasi dibanding industri non-pasar modal.
"Peraturan-peraturan harus kondusif agar pasar modal berkembang," ujarnya kepada Tempo, seperti dikutip di Koran Tempo edisi Sabtu 10 Juni 2017.
Baca: Wimboh Santoso, Bos OJK Baru Janji Berhemat
Selama ini, Fransiscus menjelaskan, pungutan terhadap organisasi usaha (self regulatory organization) pasar modal membebani emiten. Padahal pelayanan organisasi seperti Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian membutuhkan biaya untuk membayar konsultan hukum, auditor, serta konsultan penilai. "Kalau mereka dibebani, penanggung akhirnya adalah emiten."
Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia, Samsul Hidayat, mengatakan Dewan Komisioner OJK baru harus dapat memperbaiki pola kerja sama dan sinergi antar-institusi. Diharapkan sinergi tersebut dapat meningkatkan kinerja sektor keuangan, terutama pasar modal.
Dewan Perwakilan Rakyat telah memilih Dewan Komisioner OJK periode 2017-2022. Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Wimboh Santoso, terpilih sebagai ketua untuk memimpin enam anggota lainnya. Wimboh mengatakan pembenahan regulasi pasar modal menjadi salah satu prioritasnya.
Ia berencana menambah instrumen keuangan berupa surat berharga komersial untuk investasi jangka pendek. “Instrumen ini banyak dipakai di negara lain.”
Dalam proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Wimboh berjanji akan meninjau besaran pungutan dan iuran dari industri keuangan. Meski tak ingin membebani pelaku usaha, tarif tersebut akan disesuaikan dengan visi-misi OJK.
Setelah dilantik Mahkamah Agung pada 21 Juli 2017 nanti, Wimboh akan menggelar rapat internal untuk menentukan posisi dan tugas masing-masing komisioner terpilih. Selanjutnya, seluruh dewan komisioner akan menyisir program kerja OJK yang dianggap tak efisien, misalnya perjalanan dinas. Ia menargetkan OJK dapat membantu pembiayaan infrastruktur dari berbagai instrumen keuangan serta memperluas pembangunan dari pinggir.
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mendorong pemimpin OJK menurunkan suku bunga dasar kredit secara bertahap. Menurut Darmin, OJK harus mampu mengawasi perbankan yang menerapkan suku bunga kredit terlalu tinggi. “Harus dilihat satu per satu, bank mana yang agak mahal, pos mana, lalu dipanggil kenapa tinggi,” kata Darmin.
Baca: Wimboh Santoso Janji Prioritaskan Program OJK di Daerah
Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta OJK merapikan kembali tata kelola keuangannya sebagai regulator serta dapat bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk mendeteksi indikasi persoalan ekonomi yang sistemik. “Mampu menjaga seluruh sektor keuangan dari praktik membahayakan di sektor itu sendiri dan perekonomian nasional.”
ANGELINA ANJAR SAWITRI | PUTRI ADITYOWATI
