Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kebijakan Sri Mulyani Intip Rekening Bank Bikin Resah Pengusaha

image-gnews
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. TEMPO/Subekti
Gedung Kementerian Keuangan Republik Indonesia. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.COJakarta - Ketua Umum Asosiasi Mikro, Kecil, dan Menengah Indonesia Ikhsan Ingratubun mengatakan kebijakan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani mengintip rekening bank senilai Rp 200 juta cukup mengkhawatirkan. Sebab, ada lebih dari 30 juta pelaku usaha kecil dan menengah yang bakal resah rekeningnya diutak-atik pemerintah. Rata-rata omzet pelaku UKM sendiri ada di kisaran Rp 50-300 juta per tahun. 

Baca: Laporan Rekening Rp 200 Juta, Ini Cara Bank Tenangkan Nasabah

“Masak kami diperlakukan sebagai teroris juga?” kata Ikhsan ketika dihubungi Tempo, Selasa, 6 Juni 2017. 

Pada dasarnya, ujar dia, pertukaran data perpajakan internasional (AEoI) hanya menyasar nasabah asing. Adapun tudingan pelaku usaha kecil dan menengah tak membayar pajak lebih disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana otoritas pajak sendiri. 

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengatakan angka tersebut amat kecil untuk dijadikan batasan. Pemerintah perlu berhati-hati lantaran masyarakat masih antipati terhadap otoritas pajak. “Apalagi kalau menyentuh segmen yang sebenarnya kepatuhannya bagus,” ujarnya.

Selain itu, Yustinus pesimistis otoritas pajak bisa mengelola data sedemikian banyak. Sebab, segmen nasabah bersaldo Rp 200 juta saja sebanyak 2,3 juta rekening. Terlalu banyaknya data yang datang ke Direktorat Jenderal Pajak justru berpeluang menghilangkan fokus AEoI. “Nanti kayak yang lalu-lalu, bikin heboh doang, terus direvisi,” katanya.

Adapun Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, mengenai peraturan tentang akses data industri keuangan oleh aparat pajak, pihaknya kerap mendapat pertanyaan dari nasabah. Nasabah tenang setelah dijelaskan bahwa data yang disetor ke pemerintah hanya data saldo di akhir tahun, bukan data mutasi.

Baca: Sri Mulyani Katakan Data Saldo Rp 200 Juta Tidak Terkait Pajak

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Aparat pajak bakal memiliki akses untuk melihat data industri keuangan.

Selain itu, beleid batasan saldo dan berbagai tata cara pengumpulan data disematkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2017. Kedua produk hukum tersebut ditujukan untuk menyambut pertukaran informasi pajak dunia yang akan dimulai pada 2018. 

Simak: Temui Presiden, Sri Mulyani Bahas APBN 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan batasan minimal pemilik rekening bank dengan saldo Rp 200 juta sudah dipertimbangkan pemerintah. “Batasan Rp 200 juta digunakan sebagai tanda kepatuhan pajak semata,” ujarnya.

Dia menjelaskan, tidak ada yang perlu ditakutkan jika memang para nasabah tak melakukan penggelapan pajak. Sri Mulyani tak menampik membatasi saldo minimal Rp 200 juta memang tak sesuai dengan standar kebijakan AEoi, yang dipatok US$ 250 ribu atau Rp 3,3 miliar. Walhasil, menelisik rekening orang dalam negeri memang menjadi agenda sisipan dalam upaya meningkatkan rasio pajak yang terus betah di angka 11 persen.

Pemerintah mengklaim kebijakan mengintip rekening nasabah sudah adil. Seluruh industri keuangan di dalam dan di luar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menjadi objek pengawasan otoritas pajak. Asas internasional, kata Sri Mulyani, tetap dipegang teguh. Semua nasabah luar negeri yang ada di Indonesia tak satu pun bakal lepas dari kewajiban pelaporan.

ANDI IBNU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

11 hari lalu

Lokasi pertemuan menteri-menteri luar negeri Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) di Luang Prabang, Laos, Minggu 28 Januari 2024. ANTARA/Kyodo
Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.


21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

23 hari lalu

Perayaan hari jadi Museum Layang-Layang ke-21 di Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 23 Maret 2023.  TEMPO/S. Dian Andryanto
21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.


Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

32 hari lalu

Penumpang membawa barang bawaan di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf
Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.


KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

35 hari lalu

Ketua KPK sementara, Nawawi Pomolango bersama wakil ketua KPK, Nurul Gufron (tengah) dan juru bicara KPK, Ali Fikri (kanan) memaparkan laporan kinerja dan capaian KPK Tahun 2023, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. Sepanjang tahun 2023 KPK telah menerima 5.079 pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, berhasil menuntaskan 94 kasus korupsi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, melaksanakan 8 Operasi Tangkap Tangan, 8 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan  berhasil mengembalikan aset ke kas negara sejumlah Rp525.415.553.599. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.


Apa Itu SPT Tahunan?

39 hari lalu

Pegawai membantu Wajib Pajak yang hendak melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga, Jumat 31 Maret 2023. Seluruh warga negara Indonesia yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan SPT pajak adapun deadline penyampaian SPT wajib pajak orang pribadi akan berakhir hari ini, Jumat (31/3/2023). Tempo/Tony Hartawan
Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.


Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

41 hari lalu

Sejumlah siswa menunjukkan makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Februari 2024. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto meyediakan 162 porsi dengan empat macam menu makanan sehat senilai Rp15 ribu per porsi pada simulasi program makan siang gratis itu. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin
Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

42 hari lalu

Faisal Basri diwawancara di Gedung Tempo Media Jakarta, 4 Maret 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.


OC Kaligis dan Nasabah Lainnya Datangi Kantor Asuransi Jiwasraya, Desak Uang Mereka Dikembalikan

42 hari lalu

Pengacara OC. Kaligis bersama nasabah gagal bayar Jiwasraya lainnya mendatangi Kantor Pusat Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024. TEMPO/Annisa Febiola.
OC Kaligis dan Nasabah Lainnya Datangi Kantor Asuransi Jiwasraya, Desak Uang Mereka Dikembalikan

Pengacara sekaligus nasabah PT Asuransi Jiwasraya, OC Kaligis, mendatangi kantor pusat Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Maret 2024.


Realisasi Belanja Bansos Capai Rp 12,45 T per Januari 2024, Naik 220 Persen

47 hari lalu

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tengah mengantri bantuan sosial (bansos) pangan di Kantor Pos Tanjung Priok, Jakarta, Selasa 19 September 2023. Sebanyak 1415 bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kg disalurkan untuk kelurahan Tanjung Priok. Penyaluran bansos beras itu dilakukan selama tiga bulan berturut-turut dan setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Tempo/Tony Hartawan
Realisasi Belanja Bansos Capai Rp 12,45 T per Januari 2024, Naik 220 Persen

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bansos mencapai Rp 12,45 triliun per 31 Januari 2024 atau naik 220,87 persen secara tahunan.


Pemerintah akan Lelang SBSN pada 5 Maret, Targetkan Rp 12 T

48 hari lalu

Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/3/2023) Tempo/Tony Hartawan
Pemerintah akan Lelang SBSN pada 5 Maret, Targetkan Rp 12 T

Pemerintah akan melelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara pada Selasa, 5 Maret 2024 dengan target indikatif Rp 12 triliun.